Ilustrasi (dok. kpu)
SLEMAN (kabarkota.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru akan mengumumkan secara resmi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019, pada 22 Mei mendatang.
Namun, berbagai prediksi hasil perolehan suara Partai Politik yang didasarkan dari hasil quick count sejumlah lembaga survei maupun KPU sudah bermunculan.
Berdasarkan Hasil Hitung Suara KPU untuk Legislatif DPR 2019, hingga Jumat (17/5/2019) pukul 07.22 WIB, dengan jumlah suara masuk sebanyak 47.44%, sejumlah parpol menunjukkan kenaikan maupun penurunan suara cukup signifikan, jika dibandingkan Pemilu 2014 lalu.
Selain itu, beberapa parpol baru, juga mendapatkan perolehan suara sementara yang cukup berarti, meskipun diperkirakan tak lolos parliementary Threshold (ambang batas parlemen) sehingga gak bisa mengirim para wakilnya ke kursi DPR RI.
Pada Pemilu 2019, perolehan sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memperoleh 20.15%. Perolehan suara partai bentukan Megawati Sukarnoputri ini bisa dibilang meningkat signifikan jika dibandingkan 2014, yang ketika itu masih 18.95%. Kenaikan suara parpol yang signifikan juga terjadi pada Partai Nasional Demokrat (NasDem). Pada tahun 2014 lalu, partai besutan Surya Paloh ini 6.72%, sedangkan di Pemilu 2019 ini mencapai 9.55%.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menuai hasil suara yang cukup mengejutkan, dari sebelumnya 6.79% (2014), sekarang 7.29% (2019). Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) suaranya naik tipis. Pada Pemilu 2014 lalu, PKB memperoleh dukungan 9.04% dan Pemilu 2019 ini, perolehan suara sementara mencapai 9.6%.
Kondisi terbalik dialami juga sejumlah parpol. Partai Golongan Karya (Golkar) pada Pemilu kali ini suaranya tergerus cukup banyak, dari 14.75% di tahun 2014 menjadi 13.01% di tahun 2019. Penurunan suara suara signifikan juga terjadi pada Partai Demokrat yang pada 2014 lalu suaranya 10.19%, sekarang 7.75%.
Suara Partai Amanat Nasional (PAN) juga turun menjadi 6.93%, dari sebelumnya 7.59%. Nasib serupa juga dialami Partai Suara Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Di tahun 2014 lalu, partai Hanura berhasil mengumpulkan 5.26% suara, sementara sekarang, hampir separuh penghitungan suara KPU, suara Partai Hanura baru 1.69%. PPP, pada tahun 2019 ini suaranya baru 4.24%, padahal 2014 lalu mampu mengumpulkan 6,53%.
Partai Gerindra yang merupakan parpol bentukan Prabowo Subianto pada Pemilu 2019 ini suaranya sementara ini juga turun tipis. Pasalnya, jumlahnya baru 11.64%, sedangkan 2014 lalu 11.81% suara.
Sementara Partai Berkarya sebagai pendatang baru bentukan keluarga Cendana yang notabene “menjual masa kejayaan kepemimpinan Orba”, pada Pemilu 2019 ini suaranya diprediksi belum mampu menembus parlemen, karena baru 2.17%.
Parpol baru yang diperkirakan tak lolos ke Senayan, ada Partau Persatuan Indonesia (Perindo) dengan 2.67%, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan 1.7% suara.
Pengamat; dalam Teori Ilmu Politik ada Istilah Efek Ekor Jas
Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ahmad Norma Permata berpendapat bahwa kenaikan dan penurunan perolehan suara parpol dibandingkan Pemilu sebelumnya tersebut dipengaruhi setidaknya oleh dua hal.
Pertama teori Efek Ekor Jas (Coattail Effect), yakni terangkatnya perolehan suara caleg-caleg di daerah karena asosiasi dengan tokoh populer di pusat.
“Istilah ini pada awalnya digunakan untuk menunjuk kepada seseorang yang bisa masuk istana atau kekuasaan dengan cara memegang ujung jas atau pertolongan) dari seorang pembesar, dan bukan karena usahanya sendiri,” jelas Norma kepada kabarkota.com, Jumat (17/5/2019).
Faktor kedua, menurutnyankarena pertarungan politik pada Pemilu sebelumnya sangat bernuansa ideologis.
Ahmad mencontohkan, untuk konteks DIY, suara PDIP sangat terangkat karena asosiasinya dengan capres 01. Demikian juga Gerindra dan PAN suaranya turun karena asosiasinya dengan capres 02.
“Suara nasional PAN menurun karena sempat terjadi kegamangan fungsionaris PAN di beberapa daerah untuk mendeklarasikan diri sebagai pendukung 02 Karena kekhawatiran dampak negatif efek ekor jas 01, yang membuatnya malah tidak mendapatkan efek positif ekor jas dari calon 02,” anggapnya.
Jadi, lanjut Ahmad, penurunan suara dukungan untuk PAN pada Pemilu 2019 ini bukan karena Amien Rais sebagai pendiri PAN tak lago memiliki kekuatan sebagai vote getter. Melainkan karena pertarungan Pilpres yang jauh lebih sengit sehingga menjadikan sosok Amien Rais lebih tampak sebagai vote getter Capres 02 daripada vote getter PAN.
“Saya kira kalau tidak ada Amien Rais suara PAN akan jauh lebih merosot,” tegasnya.
Lain halnya dengan PKB yang suaranya meningkat karena efek ekor jas keberadaan Ma’ruf Amin sebagai cawapres 01 yang diasosiasikan sebagai tokoh NU yang merupakan basis massa PKB.
PKS, sebut Norma, juga mendapatkan keuntungan dari dua faktor. Pertama, tensi pilpres bernuansa ideologis memberikan energi tambahan bagi PKS untuk melakukan konsolidasi dan mobilisasi internal. Kedua, sebagai pendukung capres 02 paling getol dari kalangan partai Islam, PKS mendapatkan kesempatan untuk meraup dukungan suara simpatisan politik Islam dari pendukung partai lain terutama yang tidak mendukung capres 02, seperti PPP dan PBB.
Sedangkan untuk partai baru, seperti PSI diuntungkan oleh tensi ideologis pertarungan capres kali ini. Di mana PSI mengusung ideologi sosialis kiri yang selama ini tidak memiliki ruang ekspresi.
“Keberadaan PSI menjadi semacam ruang segar baru bagi simpatisan sosialisme ketika tokoh-tokoh kiri yang dulu sempat populer seperti Budiman sudjatmiko sudah terkooptasi oleh partai mapan. Kasus PSI hampir sama dengan PKS,” papar Ahmad.
Meskipun secara nasional PSI diperkirakan tak lolos ambang batas parlemen, namun di DPRD DIY, PSI berhasil merebut satu kursi dewan.
Berbeda dengan yang dialami Perindo sebagai sesama parpol baru. Dalam konteks ideologis, sebut Ahmad, Perindo tidak mendapatkan keuntungan karena tidak memiliki posisi ideologi sama sekali. Meskipun sudah menggelontorkan banyak dana untuk kampanye. Seandainya pertarungan pilpresnya tidak bernuansa ideologis, mungkin perindo akan mendapatkan suara yang jauh lebih besar.
Partai baru selanjutnya adalah Partai Berkarya yang diusung oleh keluarga Cendana juga mengalami nasib sama dengan Perindo. “Kalau situasinya tidak ideologis mungkin mereka akan punya kesempatan lebih baik,” ucapnya.
Mendesain Masa Depan Parpol di Indonesia
Ditanya terkait masa depan parpol yang sehat di Indonesia, Ahmad menambahkan, problem yang sebenarnya dihadapi bukan semata soal sistem kepartaian, melainkan sistem politik yang menggabungkan antara sistem presidensial dan sistem multipartai.
Di seluruh dunia ini dalam sepanjang sejarah demokrasi modern tidak ada negara demokrasi maju yang menggabungkan presidensialisme dan multipartai. Semua negara yang menggunakan perpaduan dua tersebut selalu memiliki sistem politik dan demokrasi yang tidak stabil dan tidak efektif: Indonesia, Filipina, Venezuela, dan lain-lain.
“Saya kira dengan wawasan ini, ke depan kita harus berani memilih untuk mempertahankan sistem multipartai dan berubah menjadi parlementarianisme, yang sepertinya sulit dilakukan karena trauma masa lalu atau, mempertahankan sistem presidensialisme dan menggiring sistem kepartaian menjadi dua kutub,” katanya.
Desain yang sedang dijalankan dengan mengangkat electoral threshold pilpres yang tinggi sekarang ini, yaitu 20% Pemilu atau 25% suara legislatif di periode sebelumnya.
Logisnya ini akan cenderung menghasilkan dua pasang calon presiden saja, yang nantinya akan mengutub kepada dua kekuatan politik, meskipun jumlah partainya tetap banyak. Dengan kata lain, keberadaan Bani Cebong dan Bani Kampret sebenarnya merupakan bibit positif dari perkembangan sistem politik Indonesia ke masa depan. Meskipun dari sisi budaya politik masih dibutuhkan pendewasaan. Sebab seharusnya, pertarungan dan perdebatan antar pendukung kedua kubu itu tidak hanya sekedar debat kusir dan pertarungan politik identitas, melainkan kepada program dan kebijakan berbasis platform ideologi. (Rep-01)
