MPBI DIY Usulkan UMK Yogya 2023 Rp 4.2 juta per bulan

Ilustrasi (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) mengusulkan agar Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota di DIY 2023 antara Rp 3.4 juta – Rp 4.2 juta per bulan, tergantung masing-masing kabupaten/kota.

Juru Bicara (Jubir) MPBI DIY, Irsad Ade Irawan mengatakan, upah pekerja atau buruh yang murah selama ini turut menciptakan jebakan ketimpangan pendapatan. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya, lantaran pendapatan yang lebih kecil dari pengeluaran (Defisit Ekonomi).

“Semakin murah upah minimum di suatu kabupaten, semakin tinggi tingkat kemiskinan di kabupaten tersebut,” anggap Irsad dalam siaran pers yang diterima kabarkota.com, Rabu (26/10/2022).

Pihaknya mencontohkan, dalam rentang waktu tahun 2019 – 2021, UMK Gunungkidul merupakan yang terendah di DIY, dan pada saat itu pula tingkat kemiskinan di kabupaten ini tertinggi di DIY.

Oleh karena itu MPBI menganggap bahwa masalah pengupahan yang dalam hal ini adalah penetapan upah minimum merupakan hal yang terpenting sebagai salah satu program strategis pengentasan kemiskinan. Sebab, upah minimum memberikan dampak terhadap tingkat kemiskinan.

“Pemerintah Pusat dan Daerah harus mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada upah pekerja atau pun buruh guna menekan ketimpangan tersebut,” tegas Sekretaris DPD KSPSI DIY ini.

Dalah hal ini, MPBI DIY mengusulkan agar penetapan UMK 2023 di DIY sebesar Rp. 4.229.663/bulan untuk kota Yogyakarta; Rp. 4.119.413/bulan untuk Sleman; Bantul sebesar Rp. 3.949.819/bulan; Gunung Kidul sebesar Rp. 3.407.473/ bulan; dan Kulon Progo sebanyak Rp. 3.702.370 per bulan.

Selain itu, MPBI DIY juga berharap, Gubernur tidak menggunakan UU Cipta Kerja dan turunannya dalam
penetapan UMK tersebut. (Ed-01)

Pos terkait