SLEMAN (kabarkota.com) – Pengurus Musyawarah Besar (Mubes) Nahdliyin Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendesak agar polemik yang terjadi di internal Nahdlatul Ulama (NU) tingkat pusat segera diselesaikan. Pasalnya mereka menilai, kisruh yang berkembang telah mengganggu fokus organisasi dalam menjalankan agenda-agenda kerakyatan.
Sekretaris Mubes Nahdliyin DIY, Zuhdi Abdurrahman menekankan bahwa warga NU di tingkat bawah membutuhkan ketenangan agar program sosial kemasyarakatan tetap berjalan.
“NU di kaum bawah ini lebih besar daripada yang di Jakarta. Artinya apa? Kekhawatiran kami itu terlepas dari isu tambang, zionis atau isu apapun itu,” kata Zuhdi dalam jumpa pers terkait pernyataan sikap Mubes Nahdliyin atas konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), di Sleman, pada Jumat (28/11/2025).
Menurutnya, persoalan utama warga NU di akar rumput adalah keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat. “Kami khawatir kalau kisruh ini tidak segera selesai, maka tidak ada program kerakyatan. Kalau dari kami, semua itu kembali ke kiainya masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus diprioritaskan agar warga NU di lapisan bawah tidak terdampak.
Ulama Sepuh Diminta Turun Tangan
Sementara itu, Penasehat Mubes Nahdliyin DIY, Nur Khalik Ridwan juga menyampaikan keprihatinan atas konflik yang terjadi antara jajaran Syuriah dan Tanfidziyah.
“Semestinya, permasalahan tersebut dapat diselesaikan, melalui komunikasi yang baik,” ucapnya.
Nur bependapat bahwa para pemimpin NU seharusnya memiliki kedewasaan untuk mengakui kekurangan. Sekaligus, menyelesaikan persoalan yang muncul selama empat tahun terakhir.
“Kami sebagai warga Nahdliyin berharap, otoritas baik Syuriah maupun Tanfidziyah itu mengurai persoalan yang mereka akui sebagai kelemahan pimpinan selama kurang lebih empat tahun ini,” harap Nur.
Pihaknya juga menolak konflik internal tersebut diseret ke ranah hukum atau keluar dari mekanisme organisasi. Bahkan ia meminta agar para kiai sepuh, terutama yang berada di pesantren-pesantren besar Jawa Timur dan Jawa Tengah segera turun tangan sebagai penengah.
“Solusi apapun yang keluar, entah percepatan muktamar ataupun ada kesepakatan-kesepakatan untuk islah kembali dalam berbagai catatan mereka, kami tidak akan ikut campur,” tuturnya.(Rep-01)
