YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Sugiharsono mengungkapkan, program kedua pasangan calon presiden-wakil presiden yang mengusung tema ekonomi kerakyatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Pasangan Prabowo-Hatta yang jika terpilih menjadi presiden-wakil presiden berencana membuka 11 juta hektar lahan persawahan baru sangat potensial untuk mengembangkan pertanian. "Itu akan menyerap banyak sekali tenaga kerja dan dapat meminimalisasi pengangguran," ujarnya ketika ditemui Kabarkota.com di ruang kerjanya, Kamis (19/6).
Selain itu, rencana Prabowo melakukan renegosiasi kontrak perusahaan asing diakui Sugiharsono merupakan langkah yang berani dan diperlukan. Menurutnya, kontrak perusahaan asing di Indonesia harus ditinjau ulang. Pasalnya, negara hanya memperoleh pemasukan sangat kecil.
"Pemerintah harus terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA). Rakyat hanya bisa menikmati 10 hingga 20 persen dari kekayaan alam mereka sendiri," katanya.
Namun, rencana Prabowo-Hatta tersebut tidak mudah terealisasi. Menurut Sugiharsono, cukup banyak lahan yang ada di Indonesia saat ini dikuasai oleh para pengusaha. Belum lagi rencana Prabowo melakukan renegosiasi kontrak perusahaan yang dimiliki asing.
"Itu dua kendala yang besar," ujarnya. Selain itu, sumber daya manusia (SDM) dinilai Sugiharsono cukup rendah. SDM bangsa Indonesia jika potensial lebih banyak diserap asing. Tak ayal, cukup banyak tenaga potensial Indonesia yang justru bekerja untuk asing.
Kendala selanjutnya ialah permodalan. Permodalan, dipandang Sugiharsono menjadi syarat urgen dalam sektor usaha. Termasuk pertanian. Selain itu adalah tantangan efisiensi penggunaan kekayaan negara. "Otomatis korupsi harus dibabat tuntas," tukasnya.
Menanggapi program dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, ia pun mengapresiasi rencana Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam pandangannya, program itu sebagai langkah untuk memangkas birokrasi yang selama ini menjadi masalah.
Namun demikian, program tersebut tak luput pula kendala. Selain memerlukan anggaran yang besar, penyalurannya pun harus tepat sasaran. "Layanannya juga harus mudah dan tidak berbelit-belit. Jika tidak begitu ya sama saja," ucapnya.
Termasuk halnya program pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari kedua pasangan. Program itu dipandang Sugiharsono perlu tindak lanjut yang serius. Disamping pendanaan dan pelatihan, harus pula dilakukan pembinaan jiwa sebagi wirausaha. "Tanpa adanya pembinaan jiwanya, wirausaha sulit untuk bertahan."
Meski begitu, semua program yang akan dijalankan calon terpilih nanti harus berpihak pada rakyat bawah. Pasalnya, kata Sugiharsono, jurang pemisah antara miskin-kaya saat ini begitu mencolok. "Program ekonomi harus mampu memperpendek jarak yang kaya dengan miskin," pungkasnya. (jid/kim)
