YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Walikota, Hasto Wardoyo dan Wakil Walikota, Wawan Harmawan telah genap satu tahun memimpin Kota Yogyakarta.
Salah satu janji politik yang menjadi perhatian publik dan mulai direalisasikan sejak dilantik adalah mengatasi problem persampahan di Kota Yogyakarta.
Meskipun belum sepenuhnya bisa teratasi, namun sejumlah gebrakan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta di bawah kepemimpinan Hasto – Wawan, melalui sejumlah program, seperti pembentukan Juru Pengawas Pemilahan Sampah (Jumilah) dan Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS).
Hasto berpendapat bahwa sejak dibentuk sekitar 6 bulan lalu, Jumilah sangat bermakna dalam gerakan pemilahan sampah, sekaligus upaya rekonstruksi sosial di Kota Yogyakarta.
“Jadi Jumilah ini secara fisik seolah-olah me-manage sampah. Tapi secara realita di lapangan, mereka manage perilaku masyarakat,” kata Hasto dalam Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 di Embung Giwangan, pada 30 Maret 2026.
Dalam kegiatan yang berbarengan dengan Refleksi Satu Tahun Hasto – Wawan: Rekonstruksi Sosial Menuju Peradaban Baru Yogyakarta ini, Walikota juga menyampaikan bahwa peran Jumilah yang melibatkan masyarakat sebagai subjek dalam gerakan pengelolaan sampah itu sulit tergantikan. Bahkan ketika nantinya kepemimpinan di Kota Yogyakarta berganti.
“Noto Urip Bareng (Menata hidup bersama) atau dalam bahasa lainnya rekonstruksi sosial… itu kita melakukan reformasi perubahan perilaku,” paparnya.
Pihaknya mencontohkan, masyarakat yang selama ini belum terbiasa memilah sampah, dan menjaga kebersihan lingkungan secara baik, dengan adanya gerakan ini, perilakunya mulai bergeser.
“Kalau Yogya itu bersih tidak ada sampah dan rumputnya juga tidak di mana-mana, rasanya Yogya Cling… enak dilihat,” sambung mantan Bupati Kulon Progo ini.
Bahkan, Hasto berharap, Kota Yogyakarta bisa menjadi the little Singapore, dari sisi kebersihan dan ketertibannya.
Sementara itu, akademisi UGM, Arie Sudjito berpandangan bahwa selama ini, Pemerintahan Hasto – Wawan telah memadukan teknokrasi dan partisipasi masyarakat, melalui berbagai kebijakan dalam menjawab permasalahan di Kota Yogyakarta.
“Pemimpin itu memang harus menjawab, karena kalau pemimpin banyak mengeluh itu bahaya,” tegas Wakil Rektor UGM ini.
Arie menjelaskan, ide besar tentang rekonstruksi sosial itu ingin mengembalikan cita-cita Yogyakarta yang aman, nyaman, dan bisa bergerak serta berinisiatif dengan bebas, tanpa ada rasa takut.
Hal yang tak kalah penting, menurut Arie, Pemkot harus memastikan bahwa birokrasi bisa berjalan dengan baik, dan memastikan ide-ide besarnya bisa direalisasikan dalam bentuk kebijakan yang bisa diterapkan di makro maupun mikro.
“Sekarang ini kita harus banyak saling mendukung, bukan mudah menyalahkan,” tegasnya. (Rep-01)
