YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW), Baharrudin Kamba meminta pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang terkait wacana Work From Home (WFH) bagi pegawai negeri dan swasta sehari dalam sepekan, guna menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dampak perang di Timur Tengah.
Bahar mengatakan, kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang, terutama terkait dengan pemilihan hari dan penentuan daerah-daerah yang harus menerapkannya.
“Kebijakan itu harus dikalkulasi secara matang untuk mencapai target efisiensi penggunaan BBM tanpa mengganggu aspek pelayanan terhadap publik,” ucap Bahar melalui siaran persnya, pada Kamis (26/3/2026)
Menurutnya, jika pilihan WFH di Kota Yogyakarta pada hari Jumat, maka itu justru berpotensi menimbulkan kemacetan di ruas-ruas jalan. Mengingat, di akhir pekan, mobilitas masyarakat meningkat. Terlebih, Yogyakarta sebagai salah satu destinasi wisata favorit yang banyak dikunjungi wisatawan dari luar daerah, khususnya saat long weekend.
Untuk itu, Bahar menyarankan agar Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan uji coba selama beberapa pekan terlebih dahulu guna memastikan efektivitasnya. Jika dalam praktiknya tetap terjadi pemborosan penggunaan BBM karena mobilitas warga tinggi jelang akhir pekan, maka WFH di lingkungan pegawai negeri maupun swasta sebaiknya tidak diterapkan. Terlebih, pengurangan dan perlambatan waktu pelayanan publik juga termasuk perilaku yang koruptif. (Ed-01)
