Tax Amnesty, Bom Waktu Titipan World Bank?

Seminar Bulanan dengan tema “Tax Amnesty: Tak Ada Rotan, Akarpun Jadi” di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM (1/9/2016) (Anisatul Umah/kabarkota.com)

 

SLEMAN (kabarkota.com)- Tax amnesty atau pengampunan pajak  yang diberlakukan sejak juli 2016 memunculkan penolakan dari masyarakat. Pasalnya pengampunan pajak ini dipukul rata bagi seluruh pelaku usaha.Pengampunan pajak dikhawatirkan akan memberatkan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Staff Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Dumairy, mengatakan pengampunan pajak yang awalnya bertujuan untuk menarik harta di luar negeri atau repatriasi. Akan tetapi,  yang diterapkan tidak sama dengan wacana yang disampaikan sebelumnya. Pengampunan pajak justru menyasar ke kelas kecil di dalam negeri.

“Saya nggak tahu pemerintah itu cerdas apa cerdik? Tidak ada klausa tertentu kalau ini diutamakan untuk yang punya dana di luar negeri. Makanya teri-teri di dalam negeri juga kena, dengan alasan asas keadilan,”ujar Dumairy dalam Seminar Bulanan dengan temaTax Amnesty: Tak Ada Rotan, Akarpun Jadi” (1/9/2016) di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM.

Pemerintah beralasan pengampunan pajak ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, mendorong reformasi pajak yang lebih berkeadilan, dan meningkatkan penerimaan pajak.

Pengampunan pajak berlaku sejak 1 Juli 2016 sampai 31 Maret 2017. Sayangnya sampai akhir bulan Agustus 2016, hanya 16% warga yang tahu keberadaan pengampunan pajak, meski presiden sudah mensosialisasikan.Menurut Dumairy, pengampunan pajak ini bertujuan untuk menanggulangi defisit primer.

“Kita sudah mengalami defisit primer, untuk bayar utang maka harus utang. Kenapa pemerintah itu tidak jujur saja kalau pengampunan pajak ini untuk menolong APBN agar defisit primer kita tidak parah,”terangnya. 

Undang-undang pengampunan pajak ini, tambah Dumairy, tidak lepas dari banyak kepentingan,  termasuk kepentingan asing.

“Ini  kayak bom waktu yang dititipkan oleh World Bank ke Jokowi. Kasian lembaga Dirjen pajak, padahal mereka nggak ikut. Arsitek utamanya mungkin juga ada di World Bank,” ungkapnya.

Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Departemen PSDK Fisipol UGM, Hempri Suyatna membenarkan jika ada pihak berkepentingan dalam UU pengampunan pajak. Selain itu imbuhnya, pengampunan pajak menyalahi aturan karena pajak sifatnya memaksa,  bukan membebaskan. Orientasi pengampunan pajak ini menurutnya adalah logika kapitalistik di mana UMKM juga disasar.

“Dalam konteks ini UMKM dirugikan. Tax amnesty harusnya jangan disamaratakan.  Kalau bisa dicabut, kalau tidak bisa ya harus ada perubahan (aturan.red),” tandasnya. (Rep-04/Ed-01)

Pos terkait