Seminar Nasional 'Politik Anggaran: Antara Subsidi dan Perlindungan Sosial untuk Rumah Tangga Miskin' di Gedung Program Studi Kebijakan Publik, UGM, Kamis (4/12). (Ahmad Mustaqim/kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Kepala Pusat Kebijakan APBN, Refianto Kurniawan mengaku, 70 persen subsidi yang dianggarkan pemerintah selama ini, justru dinikmati kelas menengah.
Hal tersebut diungkapkan Refianto dalam Seminar Nasional 'Politik Anggaran: Antara Subsidi dan Perlindungan Sosial untuk Rumah Tangga Miskin' di Gedung Program Studi Kebijakan Publik, UGM, Kamis (4/12).
Oleh karenanya Refianto menganggap bahwa dengan menaikkan harga BBM, maka pemerintah bisa menjawab berbagai tantangan, termasuk persoalan perekonomian.
Selain itu, kebijakan menaikkan harga BBM itu juga perlu disertai dengan memperbaiki ruang fiskal. "Mengacu pada fungsi ruang fiskal, yakni dengan alokasi, distribusi, dan stabilisasi," ujarnya.
Sementara, Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada (UGM), Wahyudi Kumorotomo menilai, anggaran subsudi juga tak jarang justru menjadi sasaran korupsi.
“Perlu adanya kontrol agar anggaran subsidi itu bisa dialihkan ke sektor-sektor produktif,” anggap Wahyudi.
Pihaknya juga berharap, agar pengalihan anggaran itu lebih ditujukan untuk kepentingan publik, bukan sekedar institusi.
“Di sisi lain, pemerintahan harus segera melakukan tindak-lanjut kebijakan menaikkan harga BBM itu dengan melakukan komunikasi politik,” ucapnya.
AHMAD MUSTAQIM
