YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, bukan efisiensi yang dibayar oleh rakyat miskin dan pekerja.
Hal tersebut menjadi poin penting yang disuarakan oleh Koalisi Rakyat untuk Kesejahteraan (KORAN) dalam aksi mereka yang digelar di DPRD DIY – Titik nol Km Yogyakarta, pada 9 Oktober 2026.
Humas KORAN, Amir bependapat bahwa di tengah meningkatnya kerentanan ekonomi, krisis iklim, memburuknya kualitas pekerjaan, dan menyempitnya ruang demokrasi, pemerintah justru terus mendorong agenda efisiensi yang menempatkan beban krisis di pundak rakyat.
Amir menganggap, persoalan Indonesia saat ini bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, melainkan juga tentang pihak-pihak yang menikmati hasil pertumbuhan dan siapa yang harus membayar biayanya.
Berdasarkan catatan pemerintah, angka kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Namun, angka tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan kerentanan ekonomi. Sebab, dalam pernyataan bersama BPS dan World Bank pada September 2026, sekitar 64,1 persen penduduk Indonesia diperkirakan berada di bawah garis kemiskinan, dengan perhitungan US$8,30 PPP per orang per hari untuk negara berpendapatan menengah atas.
Sedangkan berdasarkan data BPS, pada Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,68 persen dengan jumlah angkatan kerja mencapai 154,91 juta orang. Di saat yang sama, rata-rata upah buruh hanya sekitar Rp3,29 juta per bulan.
Sementara, di saat yang hampir bersamaan,
krisis ekonomi dan krisis ekologis juga terjadi. El Niño 2026 meningkatkan risiko kekeringan, musim kemarau panjang, serta kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya secara langsung mengancam pangan, air, kesehatan, tempat tinggal, dan penghidupan masyarakat.
Oleh karena itu, pihaknya menuntut pertanggungjawaban korporasi atas pembakaran hutan dan lahan, dengan dibawa ke pengadilan, penghentian impunitas kejahatan lingkungan dan karhutla, serta penetapan Kahutla sebagai bencana nasional.
“Pembangunan juga tidak boleh mengorbankan tanah dan ruang hidup rakyat,” tegas Amir dalam siaran persnya.
Dalam aksi kali ini, KORAN juga menyerukan 11 tuntutan rakyat. Diantaranya: Negara harus bertanggung-jawab atas korban MBG dan mengevaluasi seluruh kebijakan yang membebani rakyat.
Selain itu, mereka mendesak agar pemerintah menghentikan sangkalan tentang kemiskinan dan pemangkasan anggaran yang mengorbankan rakyat.
“Kembalikan subsidi dan penuhi hak dasar rakyat! Pastikan layanan sosial universal dan pendidikan gratis yang bervisi kerakyatan,” pintanya.
Lebih lanjut KORAN mendesak, terciptanya pekerjaan layak, kenaikan upah, penghentian politik buruh murah, informalisasi, dan fleksibilisasi yang justru memindahkan risiko kepada pekerja.
“Lindungi seluruh pekerja, termasuk pekerja digital dan ojol!” seru Amir.
Hal yang tak kalah penting dari tuntutan mereka adalah menolak IMF – World Bank yang mendominasi lembaga keuangan internasional, yang mendorong paradigma hutang, efisiensi, liberalisasi, dan disiplin fiskal dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
“Bangun kedaulatan ekonomi yang berpihak pada rakyat, bukan modal,” tegasnya.
Menurutnya, krisis tidak boleh terus oleh dibayar rakyat melalui pemotongan subsidi, pengurangan layanan publik, upah murah, kerja tanpa kepastian, perampasan tanah, dan penghancuran lingkungan. “PIhak yang harus membayar krisis adalah mereka yang paling banyak menikmati kekayaan,” ucapnya. (Ed-01
