Ilustrasi (sumber: chipstory.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Menjelang dua tahun kepemimpinan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) 20 Oktober mendatang, beberapa aktivitas mahasiswa memberikan kritik atas kepemimpinannya. Aktivis Komite Perjuangan Agraria (KOPRA) sekaligus ketua Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Arsad Arifin mengkritisi dua aspek kepemimpinan Jokowi-JK.
Pertama, dalam hal agraria, menurutnya terkait agraria kondisinya sangat ironis dengan banyaknya penggusuran lahan di Yogyakarta. Kedua, terkait pendidikan, ia mengatakan dalam hal pendidikan masih banyak pungutan liar dan bentuk-bentuk komersialisasi pendidikan.
“Bagi kita kepemimpinan Jokowi-JK selama dua tahun ini gagal mensejahterakan masyarakat,” tuturnya pada Kabarkota (18/10/2016).
Ketua Senat Mahasiswa Universitas (Sema-U) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Viky Arthiando Putra juga mengkritisi dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK dalam beberapa aspek. Pertama, dalam hal perekonomian, menurutnya harga kebutuhan pokok dinilai masih tinggi.
Kedua, terkait pendidikan, Viky mengatakan bahwa pendidikan seyogyanya menjadi tanggungjawab penuh pemerintah, namun negara tidak hadir. Lebih lanjut Viky menyayangkan negara justru memperkuat praktik komersialisasi pendidikan.
“Lahirnya undang-undang perguruan tinggi yang merupakan turunan dari undang-undang otonomi kampus menjadi bukti bahwa negara mengamini komersialisasi pendidikan dan seolah negara mencoba lepas tangan dari tanggungjawab,” ungkapnya pada Kabarkota (15/10/2016)
Kritik ketiga tentang layanan bagi kaum disabilitas, belum ada jaminan pekerjaan dan pendidikan apalagi karir politik bagi kaum penyandang disabilitas. Terakhir soal keamanan, di mana aparatur negara belum melindungi masyarakat atas tindakan ormas-ormas reaksioner.
“Mereka bebas melakukan berbagai tindakan seolah mempunyai imunitas atas yang mereka lakukan kepada kaum minoritas,” pungkasnya. (Rep-04/Ed-01)
