Aksi bakar road barrier di sela-sela demonstrasi #jogjamemanggil di depan Gedung Agung Yogyakarta, pada Kamis (20/2/2025). (dok. kabarkota.com)
“… Sekarang, matahari semakin tinggi, lalu akan bertahta juga di puncak kepala, dan di dalam udara yang panas, kita juga bertanya: “Kita ini dididik untuk memihak yang mana? Ilmu-ilmu yang diajarkan di sini, akan menjadi alat pembebasan ataukah alat penindasan?…””
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Penggalan sajak “Pertemuan Mahasiswa” itu mengiringi aksi teaktrikal dari sejumlah mahasiswa Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta yang memakan bola lampu (bolam) neon di tengah-tengah aksi Jogja Memanggil, di sekitar Gedung Agung Yogyakarta, pada Jumat (20/2/2025). Dalam aksinya tersebut, para mahasiswa mengkritisi tentang program Makan Siang Bergizi (MBG) yang mereka ‘plesetkan’ menjadi “Maem Belgiji Gelatis”
Sementara, ribuan massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat dari berbagai elemen membaur di depan pagar Gedung Agung hingga Titik Nol Km Yogyakarta. Mayoritas, mereka mengenakan kaos berwarna hitam dan menenteng berbagai spanduk dan baliho yang memprotes tentang pemangkasan (efisiensi) anggaran negara sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Derian mengaku khawatir jika efisiensi anggaran terus dilakukan, maka akan berdampak pada semakin mahalnya biaya pendidikan, khususnya di Perguruan Tinggi, seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Tuntutan kami lebih pada, mengembalikan APBN pada jumlah yang semestinya, yakni 20 persen (anggaran pendidikan),” tegas Deri di sela-sela aksi.
Pihaknya juga menyayangkan kebutuhan layanan dasar bagi masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan terkesan tidak lagi menjadi prioritas Negara, hanya karena program MBG yang hingga kini juga belum merata realisasinya.
Dalam aksi kali ini, mereka juga mendesak agar Rancangan Undang – Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan menjadi Undang-Undang. Mengingat, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi permasalahan yang kompleks. Indikatornya, penurunan Indeks Persepsi Korupsi hingga Indeks Perilaku AntiKorupsi.
“Hal itu menunjukkan bahwa isu korupsi meliputi sektor struktural, substansi, hingga kultural,” kata Derian dalam siaran persnya.
Selain itu, sulitnya proses pengesahan RUU tersebut menjadi UU juga menjadi ukuran bahwa dari aspek politik jugamasih menjadi tantangan. Padahal, RUU ini sangat penting untuk memberikan efek jera (deterrent effect) kepada para koruptor.
Tantangan lain, lanjutnya, terjadi pasca pengesahan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan tersebut berdampak signifikan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena mengubah aspek
struktural dan aspek formal KPK.
Dari pantauan kabarkota.com, aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 – 17.30 WIB itu berlangsung damai. Meskipun mereka sempat membakar road barrier dari plastik, dan melempar botol air mineral hingga mengenai wajah salah satu demonstran yang tengah berorasi.
Sebelum melakukan orasi dan aksi teatrikal di dekat Gedung Agung, massa aksi berkumpul di Taman Parkir Abu Bakar Ali dan melakukan longmarch menuju DPRD DIY, kemudian bergerak ke selatan hingga Titik Nol Km Yogyakarta.
Selama demonstrasi berlangsung, jalan Malioboro ditutup dan arus kendaraan yang akan masuk ke kawasan Malioboro dari arah Taman Parkir Abu Bakar Ali dialihkan melalui Jalan Pasar Kembang – jalan Jlagran. Akibatnya, arus lalu-lintas sepanjang jalan tersebut padat merayap bahkan cenderung semrawut, terutama di sekitar sisi selatan Stasiun Tugu Yogyakarta. (Rep-01)
