Angkutan Ilegal berbasis Aplikasi Merambah Yogya, Dishub tak Berdaya

Audiensi Paguyuban Pengemudi Taksi Argometer DIY dengan Dewan di kantor DPRD DIY, Senin (28/3/2016). (Sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Kehadiran layanan angkutan umum berbasis aplikasi, seperti Go-jek yang ternyata tak berizin di wilayah Yogyakarta dianggap berpengaruh besar terhadap nasib para pengemudi taxi konvensional yang telah lama beroperasi di kota Gudeg.

Bacaan Lainnya

Hal itu diungkapkan koordinator I Paguyuban Pengemudi Taksi Argometer DIY, Sutiman saat melakukan audiensi dengan anggota dewan, di kantor DPRD DIY, Senin (28/3/2016).

“Sejak Januari, nasib kami para pengemudi taksi ini seperti hidup segan mati tak mau. Sungguh sangat berat,” keluhnya.

Pihaknya menyayangkan keberadaan angkutan yang ilegal yang umlahnya tak terdeteksi tersebut beroperasi di tengah banyaknya taksi legal yang keberadaannya jauh lebih dulu dibandingkan layanan angkutan umum berbasis aplikasi tersebut. Padahal, menurutnya, jumlah taksi berizin yang beredar telah mencapai sekitar 1.000 unit, sementara Yogyakarta termasuk wilayah yang terhitung sempit.

“Pada dasarnya kami menerima teknologi, tetapi tidak untuk disalahgunakan seperti itu,” imbuhnya.

Leboh lanjut, paguyuban yang meliputi 15 perusahaan taksi di DIY ini juga mendesak pemerintah agar lebih selektif dalam menerima aplikasi, terutama taksi dan penggunaannya. Meskipun Grab Car dan Uber Taxi belum terdeteksi masuk wilayah Yogyakarta.

Menanggapi keluhan tersebut, Hery Agus Triono selaku Kepala Bidang Angkutan Darat, Dinas Perhubungan (Dishub) DIY mengaku tak bisa berbuat banyak untuk menindak beroperasinya angkutan berbasis aplikasi itu karena mereka tak berizin.

“Di dishub, yang mengurus izin itu kan jelas antara yang bertarif dan tidak bertarif. Kalau yang aplikasi, mereka kan berangkatnya dari aplikasi. Kemudian dia memberikan layanan transportasi. Itu yang kami tidak bisa menyentuh dari segi ketentuannya,” dalih Agus.

Namun di sisi lain, Agus juga menyatakan, kalau pun layanan tersebut akan mengurus legalitasnya, Dishub juga belum tentu akan memberikan izin. Mengingat, batas kuota untuk angkutan umum di DIY sudah terpenuhi. Selain itu, pihaknya juga mempertimbangkan potensi konflik horisontal yang mungkin akan terjadi antara pengemudi berbasis online dengan konvensional sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah sebelumnya.

Sementara, wakil ketua DPRD DIY, Darma Setiawan berpendapat, agar aplikasi berbasis teknologi informasi tersebut justru bisa dimanfaatkan terlebih dahulu untuk angkutan yang sudah legal. Sehingga politisi partai Gerindra ini berharap, agar Pemda dalam hal ini Dishub dan Dinas Kominfo DIY bisa merumuskan aplikasi tersebut agar dapat dimanfaatkan, utamanya oleh paguyuban.

“Hanya saja, investasi untuk membangun aplikasi itu memang mahal,” ucapnya. (Rep-03/Ed-03)

Pos terkait