Berstatus Tersangka, Bowo “Gaplek” Bakal Dilantik Sebagai Anggota Dewan

YOGYAKARTA (kabarkota.com) –  Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Samsudin Nurseha berpendapat, calon anggota dewan terpilih yang tersangkut kasus hukum, seharusnya mengundurkan diri sebelum diambil sumpah dan janjinya sebagai wakil rakyat.
 
Demikian disampaikan Samsudin kepada kabarkota.com, menyikapi adanya caleg terpilih yang tersangkut kasus hukum, Setyo Wibowo yang akan dilantik sebagai wakil rakyat di DPRD DIY, pada 1 September mendatang.
 
Menurutnya, pengunduran diri itu penting dari sisi etika. Mengingat, Indonesia memiliki problem yuridis, yang tidak bisa menjerat mereka untuk digantikan posisinya, kecuali sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU No 29 Tahun 2012 yang diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2014,
 
“Idealnya, ada perubahan dalam pasal di PKPU tersebut, yang intinya caleg terpilih tidak sedang menjalani proses hukum,” tegas Samsudin di ruang kerjanya, Kamis (28/8).
 
Pasalnya, dalam PKPU itu disebutkan bahwa Anggota dewan terpilih hanya  bisa dilakukan penggantian jika yang bersangkutan mengundurkan diri, meninggal dunia, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota dewan, serta tersangkut pidana pemilu, seperti money politic atau pun pemalsuan dokumen dengan kekuatan hukum tetap. 
 
Sementara dalam kasus Bowo, Kader Partai Gerindra tersebut terlibat dalam kasus pidana umum sehingga tidak masuk dalam empat kriteria yang diatur PKPU. Meski pun, dia  sudah ditahan Polda DIY.
 
Pihaknya khawatir, jika anggota dewan diisi oleh orang-orang yang bermasalah dari sisi hukum, maka nantinya akan berpengaruh pada kinerja mereka, khususnya menyangkut legislasi dan budgeting.
 
Sebelumnya, pada 27 Agustus kemarin kabarkota.com melansir, Setyo Wibowo alias Bowo “Gaplek” yang saat ini sedang menjalani masa tahanan di Polda DIY karena diduga terlibat dalam kasus penggelapan dan Penipuan, akan tetap dilantik sebagai wakil rakyat di DPRD DIY dari Dapil IV, pada 1 September mendatang.
 
Pihak Sekwan, DPD Partai Gerindra, dan KPU DIY menganggap, pengambilan sumpah dan janji Bowo sebagai anggota dewan periode 2014-2019 tetap sah, selama belum ada pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) dari parpol yang menaunginya. (tri/jid)
Baca Juga:  Kata Pakar Hukum Pidana soal Ancaman Jerat UU ITE bagi Netizen