Ilustrasi (liputan6.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Direktur Institute Development and Economic Analysis (IDEA) Yogyakarta, Sunarjo menilai, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY belum mempunyai konsep yang jelas terkait penggunaan Dana Keistimewaan (Danais).
Penilaian tersebut disampaikan Sunarjo, menyusul adanya pernyataan dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamenku Buwono X di Sleman, baru-baru ini, yang intinya mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran Danais masih sangat minim.
Padahal menurut Sultan seperti dilansir laman Pemkab Sleman, Selasa (2/8/2016), anggaran tersebut sebenarnya digunakan untuk pengembangan seni dan budaya dalamarti yang luas, seperti pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan budaya dan pariwisata. Misalnya menyediaan tempat parkir untuk menampung banyak wisatawan yang datang, ataupun pengembangan sarana pariwisata lain juga dapat menggunakan danais.
Sedangkan khusus di Sleman, Bupati, Sri Purnomo menyebutkan, hingga bulan Juli 2016, realisasi danais di wilayahnya mencapai Rp. 2,1 Milyar atau sekitar 56 persen dari total Rp 3,7 Milyar yang dianggarkan. Adapun alokasinya, untuk berbagai program kegiatan, seperti pengembangan nilai budaya, pelestarian cagar budaya dan aktualisasi kesenian tradisional dan budaya kontemporer.
Menanggapi hal tersebut, Sutarjo berpendapat, semestinya Pemda DIY tidak meminta Pemkab Sleman membentuk Dinas Kebudayaan sendiri, hanya sekedar untuk menyalurkan Danais, tanpa mempertimbangkan kemampuan daerah untuk menambah SKPD baru.
“Batasan tentang budaya itu juga masih rancu. Beberapa program menurut saya nelihat budaya sekedar kesenian, sehingga yang muncul program pengadaan alat musik seperti gamelan dan festival kethoprak dan lain sebagainya,” ujar Sunarjo kepada kabarkota.com, Selasa (2/8/2016).
Terkait penggunaan danais untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung aspek budaya dan pariwisata, pihaknya menduga karena pembangunan tersebut sangat potensial untuk serapan dana yang besar. Namun, ia kembali menekankan pentingnya memperjelas ranah keistimewaan itu.
Terlebih, lanjutnya, pembangunan infrastruktur mempunyai tingkat korupsi yang lebih tinggi dibanding pemberdayaan masyarakat. “Saya sepakat dengan pembangunan infrastruktur dengan danais, namun harus benar-benar selektif, hasilnya bisa mencerminkan keistimewaan yang memberdayakan masyarat,” ujarnya.
Karenanya, Sunarjo menganggap, perlunya pengawasan terhadap penggunaan danais oleh masyarakat. Salah satunya dengan melakukan audit sosial. (Rep-03/Ed-03)
