YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pakar Tata Kota dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Suparwoko menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dalam memulihkan kawasan lingkungan yang rusak akibat aktivitas pertambangan. Termasuk, menjawab tantangan penataan wilayah di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurutnya, pemulihan fungsi ekologis harus diintegrasikan dengan pengembangan ekonomi, pariwisata, dan sosial wilayah. Langkah awal yang krusial adalah proses reklamasi dan penghijauan kembali secara bertahap.
“Intinya, bagaimana itu bisa menjadi aset ekonomi kembali, dengan merencanakan fungsi-fungsi dan kegiatan yang tepat di sana,” kata Guru Besar Arsitektur dan Desain Perkotaan UII ini dalam podcast our concern di kanal youtube M. Faried Cahyono, pada 27 Oktober 2026.
Melalui perencanaan fungsi lahan yang tepat, kata Suparwono, kawasan eks tambang berpotensi diubah menjadi aset ekonomi baru yang produktif. Letak strategis kawasan yang berdekatan dengan pusat pertumbuhan baru dan fasilitas pendukung seperti bandara menjadi modal dasar untuk menurunkan basis ekonomi lokal.
Suparwoko berpandangan bahwa sejumlah inovasi pemanfaatan lahan, seperti pengembangan pariwisata berbasis keindahan alam, penyediaan fasilitas akomodasi, hingga pemanfaatan lubang bekas tambang dengan kedalaman tertentu untuk destinasi wisata khusus itu layak dikembangkan secara nasional maupun internasional.
Selain sektor pariwisata, pihaknya menganggap, pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan transportasi, pusat kuliner, dan sarana akomodasi rakyat perlu diselaraskan antardaerah melalui skema kerja sama lintas wilayah, yang dipayungi oleh pemerintah provinsi maupun pusat.
Tantangan Demografi dan Desain Perkotaan di IKN
Terkait pengembangan wilayah IKN, profesor dalam bidang ilmu Pengantar Rancang Kota ini menambahkan, aspek kepadatan penduduk menjadi salah satu tolok ukur utama dalam kelayakan sebuah kota baru. Perencanaan yang matang diperlukan untuk menjawab kebutuhan demografi perkotaan. Termasuk pemetaan jumlah penduduk minimal yang menjadi standar operasional investor maupun perbankan.
“Kalau memang IKN akan dikembangkan menjadi kota, bagaimana penduduk 5 ribu itu bisa berada di sana,” sambungnya.
Ia juga menekankan, pembangunan kota baru tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa, demi mengejar target waktu yang terlalu singkat. Secara teori, proses pembangunan dan pematangan kawasan perkotaan membutuhkan rentang waktu yang panjang agar terhindar dari ketimpangan sosial maupun masalah demografi.
Sebagai alternatif solusi bagi kawasan IKN, Suparwoko mengusulkan penguatan fungsi kawasan sebagai pusat pariwisata, serta pengembangan fasilitas pendidikan tinggi, seperti Perguruan Tinggi Kehutanan Nusantara atau pun Perguruan Tinggi Kependidikan Nasional guna merangkul masyarakat sekitar. Di sisi lain, adaptasi model urban design yang mengarahkan warga menghuni rumah susun juga memerlukan pendekatan sosial yang persuasif bagi masyarakat lokal.
Mitigasi Konflik dan Kolaborasi Lokal
Dalam merumuskan tata kota yang berkelanjutan, dosen yang pernah mendapatkan hibah penelitian dari Dinas PU TARU Kutai Kartanegara di tahun 2013 ini menganggap, pelibatan masyarakat adat dan unsur lokal, seperti kolaborasi antara masyarakat Dayak dan Kerajaan Kutai Kartanegara, yang sekaligus menjadi peluang strategis untuk menghidupkan kembali kearifan lokal di era modern.
Lebih lanjut, Suparwoko menilai, Pemerintah Daerah juga didorong untuk mengoptimalkan forum diskusi publik dan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala, guna menjaring aspirasi serta memitigasi potensi konflik sosial antarwarga sejak dini. Mengingat, kesejahteraan bersama yang berlandaskan keadilan sosial menjadi kunci utama, dalam mewujudkan tata ruang wilayah yang harmonis dan berkelanjutan. (Rep-01)
Tonton full podcast di sini
