HMI (MPO) Desak Presiden Tertibkan Menteri yang Kecanduan Impor

Ilustrasi (dok.kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional, menggugah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (MPO) untuk mengkritisi kinerja pemerintah.

Hasil Kajian Komisi Ekonomi PB HMI (MPO) menyimpulkan bahwa merosotnya nilai tukar rupiah telah mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat. Di samping persoalan lain, yakni defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan dan lemahnya fundamental perekonomian nasional yang turut memperparah keadaan.

HMI menyebut, defisit neraca perdagangan tercatat sebesar 2,03 miliar dolar AS pada Juli 2018 sedangkan defisit transaksi berjalan tercatat sebesar 3 persen dari total PDB atau sebesar 8 miliar dolar AS hingga kuartal II 2018. Tren ini mengkhawatirkan masyarakat Indonesia, mengingat tingginya ketergantungan impor pangan Indonesia, potensi risiko likuiditas yang disebabkan oleh pelarian modal (capital flight) dan besarnya porsi kepemilikan asing di surat utang pemerintah.

Baca Juga:  Tak Perhatikan Laut, Indonesia Rugi 300 Triliyun

“Komoditas pangan impor akan terdampak jika terjadi pelemahan rupiah dan akan menggerus daya beli masyarakat di sektor pangan. Padahal konsumsi pangan merupakan kebutuhan primer masyarakat,” tulis PB HMI dalam siaran pers yang diterima kabarkota.com, Jumat (14/9/2018).

Selain itu, imbuhnya, potensi capital flight juga mengancam likuiditas nasional serta menjadi blunder bagi neraca pembayaran. Selain juga, tingginya porsi kepemilikan asing pada utang negara juga mengancam produktivitas fiskal, di mana selisih kurs APBN 2018 dengan kurs riil pada pembayaran utang luar negeri

Oleh karena itu, PB HMI (MPO) mendesak pemerintah agar mampu mewujudkan kedaulatan pangan dan energi nasional. Itu penting agar Indonesia tak lagi bergantung pada pangan serta minyak impor, sekaligus dapat menjaga konsumsi masyarakat. Pemerintah juga diminta untuk menerapkan kebijakan tegas serta insentif, untuk menyimpan dana devisa hasil ekspor di perbankan domestik.

Baca Juga:  Pembangunan Apartemen Dimulai, Warga Terban yang Terdampak semakin Cemas

Desakan selanjutnya, HMI (MPO) berharap, pemerintah menerapkan target untuk membuka pasar-pasar baru ekspor melalui atase-atase perdagangan RI di luar negeri, mengembangkan destinasi dan meningkatkan infrastruktur pariwisata untuk mendorong peningkatan devisa dari sektor pariwisata, serta menerapkan kebijakan yang mendorong peningkatan kepemilikan domestik pada surat utang maupun saham. Terakhir, mereka mendorong Presiden untuk menertibkan para menteri kabinet yang kecanduan praktek impor.

Suara dari HMI (MPO) Yogya

Sementara Sekretaris Umum HMI (MPO) sekretariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta, Lalu Muhammad Salim Iling Jagat berharap, rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh PB HMI (MPO) dapat diperhatikan oleh pemerintah. Dengan begitu, ke depan fundamental ekonomi negara semakin menguat. Bukan hanya jangka pendek, tapi jangka panjang.

Baca Juga:  Aksi Tolak Revisi UU KPK Meluas, Presiden Jokowi Akhirnya Buka Suara

“Pemerintah harus segera melakukan suntikan imun bagi perekonomian kita agar daya tahan ekonomi kita kebal terhadap gejolak ekonomi global ataupun finansial, sehingga krisis ekonomi tak terulang kembali. Pemerintah harus segera membuat kebijakan fiskal, moneter dan sektor-sektor rill,” kata Salim kepada kabarkota.com.

Pemerintah, lanjut Salim, juga semestinya melakukan konsolidasi dengan Bank Indonesia, Pelaku Usaha, OJK serta masyarakat agar memiliki kesatuan hati, kesatuan jiwa dan semangat yang utuh untuk membangun fundamental ekonomi Indonesia.

“Pemerintah sekali lagi harus betul-betul menghentikan para menteri yang kecanduan melakukan praktik impor,” tegasnya

Sebab, pihaknya menganggap produk domestik Indonesia tidak akan mampu bersaing dengan produk impor karena masih miskin produktivitas dan inovasi. (Rep-03)