IRIS 2025 di UGM Bahas Risiko Serius dari AI

IRIS 2025 di Fisipol UGM, pada Kamis (21/8/2025). (dok. istimewa)

SLEMAN (kabarkota.com) – Centre for Strategic and International Studies (CSIS) melalui Safer Internet Lab (SAIL) bersama Center for Digital Society (CfDS) menyelenggarakan Information Resilience and Integrity Symposium (IRIS) 2025, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, pada Kamis (21/8/2025).

Simposium ini dirancang untuk membahas upaya bersama dalam menghadapi gelombang inovasi teknologi, sekaligus menjaga integritas dan ketahanan ruang digital di kawasan Asia-Pasifik. Mengingat, terbukanya akses terhadap teknologi Generative Artificial Intelligence (GenAI) telah menandai masuknya manusia ke babak baru. Di satu sisi, demokratisasi AI membuka berbagai peluang baru. Namun di sisi lain, AI juga membawa risiko serius.

Bacaan Lainnya

Dalam sambutan pembukaan IRIS 2025, Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada, Wening Udasmoro menekankan tentang peran akademisi dalam menjembatani kebijakan, penelitian, dan pemahaman publik terkait GenAI.

Wening mengatakan, risiko itu perlu direspons dengan tanggap. Salah satunya, regulasi ketat dari para pembuat kebijakan. Perusahaan juga bisa meminimalisir risiko melalui pendakan yang humanis. Sedangkan masyarakat bisa melakukannya dengan pendidikan dan literasi digital, hingga kolaborasi antara ketiganya.

Sedangkan Menteri Komdigi Indonesia, Meutya Viada Hafid yang memberikan sambutan secara virtual, menyampaikan tentang tingginya antusiasme masyarakat terhadap adaptasi AI di Indonesia sehingga perlu dibarengi dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang lebih baik. “Teknologi saja tidak dapat membangun masa depan, manusialah yang membangunnya,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk memanfaatkan reaksi positif masyarakat itu, sembari menavigasi risiko yang ada. “Tugas kita adalah untuk memanfaatkan optimisme ini dengan bertanggung jawab,” sambung Meutya.

Pada sesi diskusi, Yose Rizal Damuri dari CSIS mengungkapkan, berdasarkan hasil riset SAIL, teknologi AI berpotensi memperbesar penyebaran misinformasi yang mengancam demokrasi dan mendorong penipuan daring yang merugikan ekonomi digital. Bahkan, AI bisa memengaruhi geopolitik melalui praktik Foreign Information Manipulation and Intervention (FIMI) di kawasan Asia-Pasifik. Sementara, penelitian dari CfDS juga menyoroti hal serupa, khususnya terkait risiko penggunaan AI dalam Pemilu 2024.

Oleh karenanya, lanjut Yose, CSIS melalui SAIL, menyelenggarakan IRIS sebagai sebuah platform lintas sektor yang menjembatani kajian akademis dengan kebijakan untuk mendukung rekomendasi berbasis data. “Kita perlu mencari cara untuk menyeimbangkan risiko, sembari memaksimalkan manfaat dari AI,” tegas Yose melalui siaran pers, pada Kamis (21/8/2025).

Guru besar dari Nanyang Technological University, Singapura, Ang Peng Hwa memaparkan, teknologi AI sedang membentuk ulang masyarakat secara halus, namun mendalam. Mulai dari berkurangnya keragaman pengalaman budaya dan personal, hingga meningkatnya ketergantungan yang melemahkan kapasitas berpikir kritis.

“AI telah terkonvergensi ke satu titik. Ini lah masalahnya dengan GenAI,” jelas Ang. Itu terjadi karena AI adalah mesin prediktif yang mengumpul ke satu titik menjadi satu angka, satu kata, atau pun satu gambar.

Sifat AI yang seperti ini, sebut Ang, berpotensi menimbulkan risiko terhadap keunikan pengalaman manusia sehingga perlu pendekatan lintas sektor yang melibatkan pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat sipil, hingga kelompok keagamaan, agar AI dapat mendukung ketahanan sosial.

Sementara itu, Visiting Fellow dan Co-Coordinator Media, Technology and Society Programme, ISEAS–Yusof Ishak Institute, Maria Monica Wihardja menekankan tentang pentingnya pendekatan berbasis manusia (human-centric approach), dalam pengembangan dan regulasi AI. “Teknologi itu netral. Teknologi tidak memiliki nilai. Kita lah yang memasukkan nilai ke dalam teknologi,” anggapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Komdigi, Wijaya Kusumawardhana, yang menyatakan bahwa ketika berbicara soal teknologi, selain berpikir soal infrastruktur juga perlu pengembangan SDM. “Isunya saat ini adalah bagaimana kita dapat mendahulukan manusia sebelum teknologi,” ucap Wijaya. (Ed-01)

Pos terkait