Kudeta AHY melalui KLB Partai Demokrat, Ini kata Pengamat

  • Whatsapp

AHY saat menggelar konferensi pers menyikapi KLB di Deliserdang, Sumut, 5 Maret 2021 (dok. ig @agusyudhoyono)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) –¬†Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan ada perlawanan yang nyata dalam kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko sebagai Ketum DPP PD versi KLB Sumut juga memunculkan polemik.

Bacaan Lainnya

Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bambang Eka Cahya Widodo berpendapat bahwa ada dua faktor yang menjadi penyebab terjadinya kudeta terhadap AHY, yakni faktor internal dan eksternal.

“Secara internal ada ketidakpuasan sebagian kader dengan gaya kepwmimpinan AHY yang belum menunjukkan prestasi luar biasa sejak memimpin. Kemerosotan demokrat dalam dua pemilu terakhir, dan kegagalan menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi semakin membuat Demokrat tenggelam,” kata Bambang kepada kabarkota.com, Sabtu (6/3/2021) malam.

Menurut Bambang, AHY sebagai pemimpin belum menemukan momentum kejayaannya untuk mendapatkan kepercayaan publik demokrat. Hal tersebut menimbulkan kegelisahan terhadap masa depan parpol yang pernah menjadi pemenang Pimilu.

“Di bawah kepemimpinan AHY, Partai Demokrat kehilangan the illusion of winner, ini membahayakan soliditas internal partai,” anggapnya.

Sedangkan dari aspek eksternal, Bambang menilai, Partai Demokrat juga kehilangan pengaruh dan kewibawaan sebagai partai besar, karena tidak adanya figur sentral yang bisa menarik perhatian publik kepada partai ini.

“Sebagai orang yang paham strategi, Moeldoko melihat peluang itu,” kata Bambang.

Di sisi lain, Bambang beranggapan bahwa Presiden juga tidak tegas melarang pengambilalihan itu, karena bisa jadi situasi tersebut cukup menguntungkan karena mengurangi “oposisi” terhadapnya.

“Tidak ada komentar atau larangan bisa dimaknai ¬†“merestui” langkah Muldoko mengambil-alih kepemimpinan Partai Demokrat,’ tegas Bambang.

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY beserta kubunya yang menekankan kata KSP Moeldoko merupakan metode komunikasi politik spesifik untuk mengatakan kepada Presiden soal posisi Muldoko.

“Jokowi sebenarnya bisa serba salah. ketika beliau tidak mengambil tindakan apapun terhadap Moeldoko, maka sangat mudah ditafsirkan merestui langkah tersebut. Namun jika Presiden menentang langkah Moeldoko juga tidak ada keuntungan politik apapun, kecuali beliau membersihkan namanya dari konflik di Partai Demokrat ini,” lanjutnya.

Ditanya terkait siapa di balik konflik perpecahan Partai Demokrat tersebut, Bambang menduga, pihak oligarki yang memiliki kepentingan mengawal pengganti Jokowi, pasca Pilres 2024.

“Sebenarnya (AHY) tidak terlalu mengancam, tetapi Moeldoko perlu kendaraan untuk bertahan di lingkaran politik pasca 2024,” ucap Bambang.

Sementara sebelumnya, pada 5 Maret 2021 lalu, AHY menggelar konferensi pers terkait penyikapan atas KLB PD yang digelar di Deli Serdang. Dalam pernyataan yang juga disiarkan secara langsung melalui aku instagram @agusyudhoyono, putra Sulung SBY tersebut pada intinya menegaskan bahwa KLB Deli Serdang adalah ilegal dan inkonstitusional karena tidak memenuhi syarat AD/ART Partai Demokrat. Pihaknya juga mengklaim bahwa tidak ada pemilik hak suara sah yang turut hadir dalam KLB tersebut.

“Kami telah berupaya mencegah terjadinya KLB ilegal ini, juga mengingatkan pemerintah melalui surat resmi yang telah kami kirimkan kepada sejumlah pejabat negara, yaitu Menkopolhukam, MenkumHAM, dan Kapolri. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional,” papar AHY.

Pihaknya juga mensinyalir, keterlibatan KSP Moeldoko dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) telah meruntuhkan pernyataan Moeldoko sendiri yang sebelumnya mengelak terlibat dalam isu kudeta terhadap AHY.

“Saya meminta negara dan aparat pemerintah tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat,” harapnya.

AHY juga tegaskan, tidak ada dualisme kepemimpinan, dan kepengurusan di Partai Demokrat.

“Saya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah dan legitimate,” ucapnya. (Rep-01)