Layanan publik tak baik, audit sosial diperlukan

  • Whatsapp

Pelatihan audit sosial di kantor LO DIY, Rabu (21/9/2016). (Sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Layanan publik yang diberikan oleh semua lembaga pelayanan publik milik pemerintah maupun swasta semestinya bisa berjalan dengan baik. Namun, pada praktiknya, sebagian masyarakat masih sering mengeluh karena tidak terpenuhinya pelayanan dengan baik, oleh penyelenggara. 

Bacaan Lainnya

Komisioner Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY), Imam Santosa mengaku, pihaknya telah menerima beberapa aduan dari masyarakat terkait pembangunan hotel, dan apartemen, maupun menara telekomunikasi di wilayah DIY. 

“Setiap kasus yang ada di Ombudsman DIY, yang ‘aneh’ di perizinan,” ungkap Imam saat memberikan pelatihan audit sosial, di kantornya, Rabu (21/9/2016).

Menurutnya, inti dari perizinan dalam pendirian hotel, apartemen, menara telekomunikasi dan sejenisnya itu ada pada sosialisasi dan kesepakatan dengan warga sekitar lokasi pembangunan. Hanya saja, pihaknya mensinyalir, justru proses ini sering ‘dimainkan’ oleh investor dengan menggandeng tokoh masyarakat ataupun pejabat wilayah setempat. Padahal, para pamong tersebut semestinya memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Untuk itu, Imam mendorong, agar masyarakat, baik perorangan maupun melalui kelembagaan dapat melakukan audit sosial saat ada hal yang tidak beres dalam pemberian layanan publik di wilayah masing-masing.

“Sederhananya, audit sosial itu adalah sikap kritis kita terhadap apa yang ada di sekitar kita,” tegasnya. 

Mengingat, selama ini, masih banyak pihak yang tak memahami persoalan yang terjadi di wilayahnya. “Menurut saya kelemahan yang sering muncul saat melakukan audit sosial adalah kesulitan kita dalam  memahami terlebih dahulu persoalan yang ada,” imbuhnya.

Sementara, Ifa Aryani dari Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (LPPA) DIY menambahkan, masyarakat dapat melakukan audit sosial sebagai kontrol untuk melakukan perubahan.

Langkahnya, lanjut Ifa, dimulai dari identifikasi ruang lingkup audit, memahami manajemen program, memperoleh informasi yang lengkap dan akurat tentang program yang akan diaudit, menyusun dan menyebarluaskan informasi tersebut, serta melakukan gelar pendapat publik, sebelum disampaikan kepada pihak terkait agar ditindaklanjuti.

“Audit sosial menjadi ujung tombak advokasi sosial yang lebih komprehensif,” ujarnya. (Rep-03/Ed-03)

Pos terkait