Menteri dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo di Hotel Inna Garuda Rabu, (12/10/2016) (Anisatul Umah/kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Menteri dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan sisa 9 juta penduduk yang belum memiliki E-KTP, tahun depan ditargetkan sudah selesai merekam. Hal ini penting menurut Tjahjo untuk mendata status warga, sehingga ada data tunggal.
“Tahun depan yang 9 juta sudah merekam, datanya untuk pemilu serentak 2019,” ungkapnya Rabu,(12/10/2016) malam.
Tjahjo berharap dalam dua bulan ke depan sudah tercetak 17 juta E-KTP. Ia meminta Dirjen Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk terus-menerus mengolah data kependudukan bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyiapkan administrasi kerjasama dan teknis.
“Dengan kerjasama pemanfaatan E-KTP ini, yang berkaitan dengan data pemilih tidak menjadi kendala lagi karena bisa dimonitor,” kata Tjahjo.
Hasil dari kerjasama ini nantinya untuk meningkatkan kinerja baik dari aspek efektivitas maupun efisiensi anggaran terutama dalam pembangunan demokrasi. Tjahjo mengungkapkan Mendagri akan bersedia menerima saran dan kritik jika pelayanan masih belum maksimal.
“Kita akan meningkatkan sumber daya manusia kita,” tuturnya.
Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro mengatakan dengan E-KTP data pemilih yang dihasilkan adalah yang akutat. Sistem pendataan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 masih memiliki banyak kelemahan.
Lebih lanjut Juri mengecam praktik Pungutan Liar (Pungli) dalam pembuatan E-KTP. Semestinya pembuatan E-KTP dipercepat dan tidak dipersulit.
“Semestinya pengurusan E-KTP, akta, dan lain-lain itu gratis. Waktunya juga dipercepat dari yang satu minggu kalau bisa jadi cukup satu hari,”tuturnya. (Rep-04/Ed-01)
