Mewaspadai Potensi Konflik Sosial di Kota Yogya

Ilustrasi: Aksi bakar ban yang dilakukan oleh masa aksi tolak kenaikan Harga BBM, di depan pintu gerbang kantor DPRD DIY, pada 7 September 2022. (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Kota Yogyakarta akan memperingati Hari Jadi yang ke-266, pada 7 Oktober 2022 mendatang. Kota dengan luasan sekitar 32.5 km persegi ini yang terbagi atas 14 kemantren ini terhitung paling sempit jika dibandingkan dengan luas wilayah di empat kabupaten lainnya di DIY. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta (2021), luas kota Yogyakarta tersebut hanya 1.02 persen dari total seluruh wilayah di DIY.

Memasuki usia lebih dari 2.6 abad, Kota Yogyakarta telah mencetak sejarah panjang hingga sampai pada titik sekarang, menjadi salah satu Kota Tujuan Wisata terkemuka, tidak hanya di level nasional tetapi juga dikenal hingga manca negara. Selain itu, Kota Yogyakarta selama ini juga dikenal sebagai Kota Pendidikan yang setiap tahun dibanjiri oleh para pelajar dari luar daerah dan luar negeri.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Aman Yuriadijaya menyebut bahwa sebagai Kota Pariwisata dan Kota Pendidikan, maka iklim sosialnya harus dijaga sehingga memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan maupun pendatang yang akan menuntut ilmu di Yogyakarta.

“Stabilitas sosial menjadi kata kunci yang harus ditumbuh-kembangkan dan dijaga agar stabilitas ekonomi juga baik,” tegas Aman kepada kabarkota.com, saat ditemui di Kompleks Balaikota Yogyakarta, pada 26 September 2022.

Hal ini, kata Aman, sekaligus menjadi tantangan untuk menciptakan iklim kondosif terkait stabilitas sosial, yang dilihat dari beberapa indikator, seperti ketertiban, dan ketenteraman. Di sisi lain, Kota Yogyakarta terkadang menghadapi persoalan-persoalan sosial yang hingga kini belum bisa terselesaikan dengan tuntas. Satu diantaranya masalah klitih atau kejahatan jalanan yang umumnya dilakukan oleh anak-anak usia pelajar.

“Klitih jangan sampai ada lagi, karena kalau ada, orang luar mau sekolah di Yogya jadi mikir,” kata Aman.

Potensi Konflik Sosial harus Diwaspadai

Di lain pihak, Sosiolog UGM, Suprapto berpendapat bahwa secara umum, stabilitas sosial di DIY, termasuk Kota Yogyakarta cukup baik. Meskipun terkadang muncul kasus klitih atau pun demonstrasi, namun itu sifatnya insidental.

“Di Kota Yogyakarta juga tidak menunjukkan gejala instabilitas politik,” anggap Suprapto.

Menurutnya, hal itu tidak lepas dari tiga faktor. Pertama, faktor kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono X, baik sebagai Gubernur maupun Raja Keraton Yogyakarta. Kedua, aparat pemda dan kepolisian dan relatif cepat tanggap saat menghadapi adanya konflik sosial. Ketiga, kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta yang cukup baik dalam menjaga kestabilan sosial.

Merujuk pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2021 Badang Kesbangpol Kota Yogyakarta, jumlah konflik yang terjadi di tahun 2021 menurun jika dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020, dari total 142 kasus, sebanyak 110 kasus bisa diselesaikan. Sedangkan pada tahun 2021, sebanyak 77 dari total 87 konflik sosial yang terjadi di Kota Yogyakarta bisa diselesaikan.

Namun demikian, Suprapto menekankan agar berbagai pihak tetap mewaspadai potensi konflik geng pelajar atau remaja, konflik antar supporter sepak bola, potensi konflik antar-pendatang, potensi konflik antara pendatang dan warga asli, serta potensi kekecewaan warga tertentu terhadap kebijakan apapun dari pemerintah.

Senada dengan Suprapto, Kesbangpol Kota Yogyakarta dalam laporannya juga mencatat bahwa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi terkait dengan heterogenitas masyarakat Kota Yogyakarta yang menimbulkan rawan gesekan sosial dimasyarakat; adanya peredaran gelap narkoba; mempertahankan predikat baik dalam kerukunan dan toleransi masyarakat (the City of Tolerance); serta masih maraknya kenakalan remaja (Klitih) yang meresahkan warga, serta dapat memicu konflik.

“Jika potensi bisa diantisipasi dan diminimalkan peluangnya, maka tantangannya akan teratasi,” ucap Suprapto.

Sebagai salah satu upaya pencegahannya, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Yogyakarta, Paulus Wahyu Susanto mengatakan bahwa selama FPK bersama Kesbangpol Kota Yogyakarta dan IKPMDI DIY telah melakukan sambang asrama luar daerah untuk memotivasi, sekaligus mengenalkan dan adat budaya Yogyakarta kepada para pelajar di sana.(Rep-01)

Pos terkait