Palestina Memanas, Dampak Pembentukan Pemerintahan Bersatu?

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pemerhati masalah Palestina dari Asia Pacific Community for Palestine (ASPAC), Saiful Bahri menduga, situasi memanas yang terjadi di Palestina dalam seminggu terakhir ini erat kaitannya dengan pembentukan pemerintahan bersatu pasca rekonsiliasi Hamas dan Fatah.

“Ada kaitannya dengan rekonsiliasi palestina. Bahkan ke depan, mereka (Israel) makin intens bekerja sama dengan pihak-pihak yang pro mereka di mesir,” kata Saiful kepada kabarkota.com melalui sambungan telepon, Jumat (20/6). Terlebih, Gaza disinyalir membahayakan eksistensi pemerintahan kudeta di Mesir saat ini.

Oleh karena itu pihaknya berpendapat bahwa Pemerintah Palestina tetap harus bersatu melawan manuver israel yaang dengan berbagai cara untuk memecah belah Tepi Barat dan Jalur Gaza.

Saiful menambahkan, pemerintah Israel akan selalu mengangkat isu yang seolah-olah Gaza menggangu keamanan di Tepi Barat.  Sebaliknya, Gaza juga akan terus dijebak dengan kecemasan sehingga mencurigai Tepi Barat.

Baca Juga:  Perlakuan Istimewa untuk Duo Terpidana Bali Nine

“Jika mereka terhasut, maka Gaza akan menjadi sasaran serangan pertama, seperti pada tahun 2009 dan 2012,” tambah dia. Selain itu, Tepi Barat cenderung akan bertekuk lutut lagi pada Israel, melalui orang-orang yang bisa disetir untuk kepentingan mereka.

Dalam situasi seperti ini, menurut Saiful, masyarakat internasional termasuk Indonesia, perlu memberikan dukungan penuh bagi perjuangan Palestina, untuk mempersempit ruang gerak Israel.

“Langkah Riilnya, dengan tidak menjalin hubungan diplomatik, dagang maupun militer dengan Israel, menyerukan pelucutan nuklir Israel, dan memberikan bantuan ekonomi, khusunya investasi kepada pemerintah Palestina.

Ditemui terpisah, Kepala pusat pengkajian dan pengembangan kebijakan kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementrian Luar Negeri RI,  Mohammad Hery Saripudin juga berpendapat bahwa Palestina dibela bukan karena agama, melainkan karena Israel adalah penjajah.

Baca Juga:  Salib untuk Paus Fransiskus Picu Kontroversi

“Prinsip luar negeri indonesia adalah anti penjajahan, non rasial, dan non religi,” tegas Hery di Yogyakarta, 19 Juni 2014.

Dalam dua tahun terakhir, Hery menilai perkembangan rekonsiliasi yang cukup baik antara Hamas dan Fatah. Bahkan,  sekarang Palestina juga diakusi sebagai anggota entitas di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Indonesia cukup konsisten membantu Palestina tidak hanya bergerak politik, ekonomi, tetapi juga berkomitmen untuk mendidik 1000 pejabat publik Palestina,” klaim Hary saat ditemui kabarkota.com. Upaya ini sebagai bentuk bantuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Palestina.

Indonesia, kata Hery, mempunyai hutang sejarah dengan Palestina. Sebab, dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 lalu, Palestina menjadi satu-satunya negera peserta yang belum merdeka. Karenanya, pemerintah Indonesia sering menyuarakan dukungan di berbagai forum internasional, seperti  OKI, dan GNB, demipencapaian hak palestina sebagai negara merdeka.

Baca Juga:  Wow, Para Pengemis Ini Berpenghasilan 173 Juta Per Bulan

Sejak hilangnya tiga warga Israel di wilayah Tepi Barat Palestina pekan lalu, hingga kini situasi di Palestina masih memanas, setelah pasukan militer Israel menggempur Jalur Gaza, dan aksi penggeledahan serta penangkapan warga di wilayah Tepi Barat. Israel menuduh, Hamas menjadi dalang di balik penculikan tersebut.

Sementara, Infopalestina.com melansir, sejak isu penculikan terhadap tiga bekas bala tentara Israel itu, sedikitnya 332 warga Palestina telah ditangkap. Dari jumlah tersebut, 52 orang diantaranya merupakan bekas tawanan yang sudah dibebaskan dari penjara Israel. (jid/tri)