Partai Demokrat Pecat Kader Pembelot AHY

  • Whatsapp

Logo PD (dok. FB DPP Partai Demokrat)

JAKARTA (kabarkota.com) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) akhir mengambil sikap tegas terhadap para kader yang dianggap sebagai pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan (GPK) PD secara inkonstitusional. Pemecatan tersebut menyusul adanya isu kudeta terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum DPP PD, yang sempat menyita perhatian publik.

Bacaan Lainnya

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD, Herzaky Mahendra Putra menyebutkan, ada tujuh kader yang diberhentikan secara tidak hormat sebagai anggota PD. Ketujuh kader yang dimaksud, yakni Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya, serta Marzuki Ali.

Menurutnya, keputusan diambil berdasarkan desakan kuat dari para kader PD di daerah yang disampaikan melalui Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

“Keputusan ini juga sesuai dengan keputusan serta rekomendasi Dewan Kehormatan (DK) Partai Demokrat yang telah melakukan rapat dan sidang selama beberapa kali dalam sebulan terakhir,” kata Herzaky yang diterima kabarkota.com, Jumat (26/2/2021) malam.

Herzaky mengungkapkan, Keputusan dan rekomendasi DK PD t itu didasarkan atas laporan, kesaksian, dan bukti-bukti serta data yang dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan. Pelaku GPK-PD itu telah melakukan tindakanyang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Pakta Integritas dan Kode Etik PD, khususnya pasal 18 ayat (4).

Mereka, kata Herzaky, terbukti telah melakukan perbuatan buruk yang merugikan Partai. Diantaranya mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, serta menyebarluaskan fitnah, dan hoax kepada pengurus di pusat dan daerah tentang PD yang dinilai gagal.

Oleh karenanya mereka menganggap, kepengurusan PD hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitutional, dengan melibatkan pihak eksternal. Padahal, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART PD hasil Kongres V tersebut telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah, melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, dan masuk dalam Lembaran Negara.

Herzaky menyebut, anggota PD non-aktif, Marzuki Alie juga terbukti melakukan pelanggaran etika karena menyatakan secara terbuka di media massa tentang kebencian dan permusuhan kepada PD terkait organisasi, kepemimpinan dan kepengurusan yang sah. Tindakan yang bersangkutan telah mengganggu kehormatan dan integritas, serta kewibawaan PD.

“GPK-PD juga sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat, di seluruh tanah air,” tegasnya.

Sementara, Majelis Tinggi PD sebenarnya juga telah berupaya melakukan komunikasi dengan Jhoni Allen Marbun. Namun tuntutanya dinilai tak masuk akal, dengan ingin memasukkan aktor eksternal melalui KLB yang inkonstitusional, dan “menjual” Partai Demokrat kepada aktor tersebut sebagai kendaraan dalam pencalonannya dirinya sebagai Capres, pada Pemilu 2024 mendatang.

Selain itu, lanjut Herzaky, tudingan GPK PD yang kecewa atas hasil Pilkada 2020 juga tak relevan. Mengingat, hasil Pilkada 2020 PD justru jauh melampaui target kemenangan,dengan pencapaian hampir 50 persen.

“Hasil ini adalah capaian tertinggi kemenangan Pilkada selama 5 tahun terakhir. Jumlah kader Partai Demokrat yang berhasil memenangkan Pilkada juga mengalami peningkatan,” pihaknya menambahkan.

Dengan penetapan keputusan pemecatan tersebut, maka seluruh nama tesebut secara otomatis gugur hak dan kewajibannya sebagai anggota PD. Status Jhoni Allen Marbun sebagai Anggota DPR RI juga akan dilakukan PAW (Penggantian Antar Waktu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ke depan, generasi muda Demokrat, harus senantiasa menghormati dan menghargai para senior dan pendahulunya. Tentu yang dimaksud adalah senior dan pendahulu yang juga memberikan dukungan kepada PD. (Ed-01)