Ilustrasi (istimewa)
SLEMAN (kabarkota.com) – Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada mendorong jabatan Kementerian Kependudukan dijabat profesional murni. Alasannya, isu kependudukan selama ini masih dipandang pada persoalan jumlah penduduk, dan keluarga berencana saja.
Kepala PSKK UGM, Agus Heruanto Hadna mengatakan, isu kependudukan yang mesti diperhatikan yakni persoalan kualitas penduduk, persoalan mobilitas atau pergerakan penduduk, hingga persoalan keluarga sebagai komunitas terkecil di dalam masyarakat.
Kementerian Kependudukan merupakan salah satu kementerian baru yang diwacanakan Jokowi selain agraria, maritim, serta ekonomi kreatif.
"Jauh lebih baik diisi oleh figur profesional murni yang paham betul tentang kependudukan. Keahlian dia memang di bidang kependudukan,” ujar Hadna dalam siaran pers yang diterima kabarkota.com.
Hadna menjelaskan, isu kependudukan tidak bisa dipandang berdiri sendiri. Kependudukan, kata dia, berkaitan erat dengan bidang-bidang lain, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, keimigrasian, pangan, perekonomian, serta bidang lainnya. Multisektor inilah yang menuntut agar figur menteri terpilih nanti memiliki kewibawaan.
Selain berintegritas, kata Hadna, Menteri Kependudukan juga harus mampu melakukan berbagai pendekatan untuk memengaruhi, dalam kaitannya dengan koordinasi antarkementerian.
Salah satu problem mendasar birokrasi inilah yang menurut Hadna menjadikan lembaga seperti kementerian tampak bekerja sendiri-sendiri. Akibatnya, kerja pemerintah menjadi tidak efektif. Bahkan, beberapa kementerian seperti milik partai politik, bagian dari kompromi politik.
AHMAD MUSTAQIM
