YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, pada 8 September 2025. Salah satu menteri yang terkena reshuffle adalah Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati (SMI), yang kemudian digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa.
Menanggapi pencopotan SMI dari jabatan Menkeu ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (DPW Adaksi) DIY, Titis Setyono Adi Nugrono berpendapat bahwa kepemimpinan SMI di Kementerian Keuangan sudah cukup lama sehingga memang sudah saat diganti.
Terlebih, pihaknya kecewa dengan sejumlah kebijakan Menkeu yang kontroversial, akhir-akhir ini. Mulai dari kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11 persen, pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Selain itu, Titis mengaku kecewa dengan ucapan SMI yang pada intinya menyebut bahwa gaji guru dan dosen membebani negara. Meski pun belakangan diketahui, statemen SMI itu hanya deepfake (manipulasi video mengunakan AI).
Kekecewaan Adaksi kepada Menkeu itu salah satunya diwujudkan dalam bentuk aksi mengirim 63 karangan bunga ke kantor Menkeu di Jakarta, pada 26 Agustus 2025, yang bertepatan pula dengan Hari Ulang Tahun SMI. Dalam aksi tersebut, mereka secara tegas mereka menolak kapitalisasi pendidikan, serta menuntut kesejahteraan dosen.
“Saya kira, kebanyakan masyarakat juga sudah gerah dengan segala kebijakannya,” kata Titis kepada kabarkota.com, pada Senin (8/9/2025) malam.
Sementara disinggung soal Menkeu yang baru, Titis menilai, selama ini sosok Purbaya sudah aktif di pemerintahan sejak 2010, dengan jabatan-jabatan strategis. Namun demikian, pihaknya belum bisa memprediksi terkait dengan sepak terjangnya nanti di Kementerian Keuangan yang baru dipimpinnya.
“Siapapun pejabat baru yg dilantik, jika kebijakannya tdk pro rakyat, terkhusus menyinggung kesejahteraan dosen, kami dari adaksi tdk pernah segan untuk menegur atau mengkritik, bahkan kirim lagi ‘karangan bunga’ atau aksi lainnya,” tegasnya.
Lebih lanjut Titis berharap, Menkeu yang baru akan membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, khususnya yang menyangkut anggaran di bidang pendidikan. (Rep-01)
