SEMARANG (kabarkota.com) – Pakar Ekonomi Pertanian Universitas Negeri Semarang (UNS), Rahadi menganggap, pemberian subsidi pupuk yang digelontorkan oleh pemerintah selama ini memang tidak tepat sasaran. Pasalnya, subsidi itu tidak diberikan langsung kepada masyarakat petani, melainkan kepada pabrik yang memproduksi pupuk dalam bentuk subsidi gas, sehingga harga pupuk menjadi murah di pasaran.
“Saya kira yang perlu dievaluasi seperti itu, bagaimana subsidi tersebut bisa membantu petani secara langsung,” kata Rahadi kepada kabarkota.com melalui sambungan telepon, 29 Mei 2014.
Rahardi memaparkan, dalam 10 tahun terakhir, Nilai Indeks Petani Indonesia di posisi 104. Artinya, subsidi yang diberikan selama ini tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada para petani.
Seharusnya, kata Rahadi, pemerintah memberikan proteksi kepada para petani. Misalnya dengan membeli produk petani dengan harga yang tinggi sehingga benar-benar bisa mengangkat kesejahteraan mereka. Meskipun, sambung dia, subsidi juga salah satu bentuk dari proteksi pemerintah untuk para petani, jika itu tepat sasaran.
Karenanya, Rahadi berharap agar siapa pun yang terpilih menjadi presiden dan calon presiden nantinya, bisa lebih memperhatikan nasib petani, terutama dalam memberikan perlindungan, dan pengetatan kebijakan impor. “Implementasi Undang-undang tentang Kedaulatan Pangan yang baru juga menjadi tantangan bagi pemimpin Indonesia mendatang”, pungkasnya. (jid/tri)
