Upah Minimum masih Rendah, MPBI Gantung Boneka Buruh di Titik Nol KM Yogya

  • Whatsapp

Aksi MPBI DIY di titik nol Km Yogyakarta, Rabu (24/11/2021). (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menggelar mimbar bebas di titik nol Km Yogyakarta, pada Rabu (24/11/2021). Dalam aksi kali ini, para buruh memprotes Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) DIY 2022 yang mereka nilai masih rendah.

Bacaan Lainnya

Dalam aksinya, MPBI juga membawa replika boneka buruh yang digantung dengan tulisan UU Cipta Kerja dan PP 36 Tahun 2021 di kedua tiangnya.

Juru Bicara MPBI DIY, Irsad Ade Irawan mengatakan, replika boneka gantung tersebut sebagai simbol bahwa kebijakan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) yang makin buruk dari tahun ke tahun hingga mencekik para buruh, seperti pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang kemudian digunakan sebagai salah satu pedoman untuk penetapan UMP/UMK 2022, termasuk di DIY.

Aksi MPBI DIY tolak UMP/UMK DIY di titik nol km Yogyakarta, Rabu (24/11/2021). (dok. kabarkota.com)

“Intinya bahwa UU Cipta Kerja dan PP 36/2021 akan membuat kehidupan buruh seperti digantung,” tegas Irsad di sela-sela aksinya.

Menurutnya, penetapan UMP/UMK Tahun 2022 oleh Gubernur DIY itu meskipun mengalami kenaikan, namun tetap belum mampu memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Sebab, berdasarkan survei yang dilakukan oleh buruh, upah minimum yang layak untuk buruh DIY sebesar Rp 3 juta per bulan. Sementara berdasarkan hasil penetapan, angkanya masih di angka Rp 2 jutaan per bulan.

Oleh karenanya MPBI mendesak agar Gubernur DIY segera merevisi SK Penetapan UMP/UMK DIY Tahun 2022. Sekaligus memberikan bantuan-bantuan bagi para buruh, seperti subsidi biaya transportasi, pendidikan, perumahan, hingga pembentukan koperasi.

Aksi MPBI DIY tolak UMP/UMK DIY di titik nol km Yogyakarta, Rabu (24/11/2021). (dok. kabarkota.com)

“Gubernur DIY semestinya juga menginisiasi agar Apindo dan dinas terkait untuk memberikan fasilitas yang layak bagi buruh,” sambungnya.

Sebab, lanjut Irsad, selain persoalan upah murah, DIY juga masih menghadapi persoalan ketimpangan ekonomi dan kemiskinan. (Rep-01)

Pos terkait