Wakil Presiden, Jusuf Kalla (sumber: jusufkalla.info)
JAKARTA (kabarkota.com) – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak khawatir kebijakan pemerintah melakukan moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Negara akan mempersempit lapangan pekerjaan.
Menurutnya, penghentian sementara penerimaan PNS tersebut mampu menghemat anggaran negara sehingga bisa dimanfaatkan untuk memperluas pembangunan manufaktur yang diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak.
"Dengan itu saja multi efeknya lebih besar, jadi kami tidak khawatir itu (moratorium)," kata JK di Jakarta, Senin (22/12).
Lebih lanjut wapres juga menjelaskan bahwa dengan moratorium itu, bukan berarti perekrutan PNS dan aparatur negara sepenuhnya dihentikan selama lima tahun ke depan. Pemerintah masih membuka lowongan untuk tenaga medis serta guru sesuai dengan kebutuhan.
"Pemerintah juga memperbolehkan instansi di sektor maritim, pertanian, dan infrastruktur melakukan perekrutan sesuai dengan kebutuhannya dengan catatan proses rekrutmen harus melalui seleksi yang ketat," paparnya.
Senada dengan JK, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi juga mengklaim, moratorium pegawai negeri bisa menghemat anggaran belanja pegawai sebesar 30 persen APBN.
"Dengan kebijakan tersebut belanja pegawai yang mengambil porsi 41 persen APBN bisa berkurang menjadi 10 persen APBN," ucap Yuddy.
Pihaknya memperkirakan, penghematan biaya belanja pegawai ini juga akan diikuti penghematan belanja barang dan modal, dengan angka yang sama. (Antara)
