Wawancara Khusus dengan Dosen Pencetus “Kuliah Jalanan”, David Efendi

Dokumentasi Pribadi

Namanya mulai dibicarakan publik saat aksi Gejayan Memanggil diteriakkan mahasiswa di Yogyakarta pada September 2019. Ide uniknya yang memberikan nilai setara kuliah di kelas bagi mahasiswanya yang mengikuti demonstrasi menuai pro kontra. Tekanan dari berbagai pihak pun bermunculan. Namun, sosok dosen yang meraih gelar Master of Arts dari University of Hawaii Manoa ini tetap pada pendiriannya.

Saat diwawancarai jurnalis Kabarkota.com pekan lalu, David Efendi, S.IP, M.A., yang akrab di kalangan mahasiswa ini berbicara blak-blakan tentang ide melakukan hal tersebut dan pandangannya tentang isu terkini yang sedang menjadi perhatian berbagai kalangan, yakni Omnibus Law. Berikut hasil wawancaranya.

Apa ide dasar menerapkan “kuliah jalanan” untuk mahasiswa didikannya pada saat Aksi Gejayan Memanggil?

Ide memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang turut aksi Gejayan Memanggil adalah satu dorongan moral kepada mahasiswa bahwa realitas politik kita terpuruk sehingga kuliah-kuliah di kelas harus disempurnakan dengan kuliah berbasis isu dan persoalan riil. Terutama bagaimana negara ini sudah merusak demokrasi. Tidak menghargai partisipasi politik rakyat sehingga di dalam mengambil kebijakan itu seolah-olah menegasikan rakyat.

Baca Juga:  Perlu Tradisi Baru untuk wujudkan Rekonsiliasi di Tubuh Golkar

Itu satu hal yang harus dimiliki oleh mahasiswa sehingga kita harus benar-benar mengoreksi negara. Kita harus mengedit negara. Dan mereka sebenarnya sudah ada keinginan yang kuat untuk melebur dan bergabung dengan gerakan mahasiswa. Pada saat Gejayan Memanggil pertama itu, saya hanya mengorkestrai bahwa kampus tidak boleh diam. Dosen-dosen harus support dengan gerakan itu sebagai nilai moral yang bisa saya lakukan.

Apa yang menarik di Aksi Gejayan Memanggil ini?

Energi besar dari gerakan Gejayan Memanggil ini patut diapresiasi. Ada militansi di kalangan mahasiswa juga gerakan masyarakat sipil di Yogyakarta, sehingga mereka tetap bekerja keras dan mengkaji RUU KPK dan Omnibus Law ini. Berdiskusi secara intensif di warung kopi, di sudut-sudut kampus, di markas-markas gerakan masyarakat sipil. Saya kira itu kekuatan yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa kita.

Energi positif dan progresif Gejayan Memanggil sebetulnya membangun kesadaran aktual di kalangan anak muda, di kalangan gerakan sipil, di kalangan anak bangsa di mana pun berada. Pesan-pesan Gejayan Memanggil itu pesan yang berkobar dari objektifikasi dari proses yang penuh dengan dialektika pengetahuan.

Baca Juga:  Siswa Disabilitas peserta UN di MTsLB Yogya Kesulitan Baca Soal
Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), David Effendi saat memberikan kuliah dalam aksi di Gejayan Memanggil. (Credit foto: Sanny Nofrima, Tirto.id)

Setelah UU KPK disahkan di penghujung 2019, DPR akan kembali mengesahkan RUU Omnibus Law yang ternyata banyak dikritisi berbagai pihak. Bagaimana menurut Anda?

Tentu saja Omnibus Law dalam berbagai kajian punya kelemahan. Pertama, Omnibus Law ini membela kepentingan investor dan pertumbuhan ekonomi yang entah siapa yang merasakannya. Yang jelas bukan masyarakat kebanyakan.

Kedua, orientasi investasi besar-besaran itu akan mengancam kedaulatan lingkungan hidup. Akan mengancam eksistensi sumber daya alam yang tentu saja itu dibutuhkan untuk hidup yang lebih lama bagi anak bangsa.

Menko Polhukam RI Mahfud MD menganggap ada pihak yang belum membaca draft RUU Omnibus Law sehingga menimbulkan penolakan. Tanggapan Anda?

Saya kira itu mengada-ada. Diskusi-diskusi Omnibus Law digelar di mana-mana, draft yang telat dishare oleh pemerintahan. Rakyat telah mendiskusikan itu. Persoalannya ada hak publik yang tidak diberikan secara demokratis. Karena pada awalnya RUU Cilaka itu (kita tidak tahu-red) mana yang official mana yang tidak. Seperti permainan petak umpet.

Baca Juga:  Ahmad Syafii Maarif : Wong Cilik Teladankan Sifat Baik

Draft ini dibuat dengan tergesa-gesa. Misalnya dengan kapasitas yang pas-pasan oleh perumusnya, dibuktikan dengan referensi yang minimalis.

Bagaimana seharusnya akademisi bersikap terkait Omnibus Law?

Banyak ahli yang memberi catatan kritis tapi tidak semua terkomunikasikan dengan baik oleh negara. Maka akademisi harus tetap jaga jarak dan harus berpihak kepada kepentingan rakyat. Kalau (akademisi-red) berpihak kepada kepentingan oligarkhi, maka itu sama saja menggadaikan intelektualisme dan kecendekiawanan. Dan dengan itu sudah gugurlah statusnya sebagai golongan intelektual. Jadi demarkasinya jelas. Ketika akademisi berpihak kepada kepentingan pemodal, itu jelas ada disorientasi.

Bagaimana jika Omnibus Law ini tetap disahkan DPR?

Banyak dugaan Omnibus Law ini akan terus menggelinding. Kalaupun disahkan masyarakat sipil tidak harus diam melihat persoalan. Masyarakat sipil haru terus mengambil porsi untuk menyampaikan ke negara dan menjadi kekuatan kontrol. Perjuangan tidak berakhir dengan disahkannya Omnibus Law. (Ed-02)