2016, Walhi Yogya Minta Pemerintah Tegas soal Kasus Lingkungan

Direktur Walhi Yogyakarta, Halik Sandera (Sutriyati/kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera berharap di tahun kedua pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi – JK) dapat lebih tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelaku pengrusakan lingkungan.

Harapan tersebut disampaikan Halik, menyusul masih adanya sejumlah kasus hukum di bidang lingkungan pada tahun 2015 yang hingga kini belum tuntas penyelesaiannya. Halik Sandera

Baca Juga:  Buron 3 Tahun, Mantan Bupati Semarang Ditangkap di Condongcatur

"Kasus pembakaran hutan sampai saat ini masih belum jelas, sidang di Sumsel terakhir tuntutan KLHK di tolak hakim walaupun masih banding," kata Halik saat dihubungi kabarkota.com, Sabtu (2/1/2016).

Selain itu, sebutnya, kasus tenggelamnya sejumlah anak di bekas lubang tambang wilayah Kalimantan Timur juga masih terus terjadi. Setidaknya, sejak 2010 sudah ada 19 anak meninggal karena tenggelam

Kondisi itu masih diperparah dengan kebijakan pembangunan infrakstruktur fisik yang secara tidak langsung justru berdampak terhadap kerusakan lingkungan akibat eksploitasi Sumber Daya Alam. (SDA),

Baca Juga:  Ini Cara Terhindar dari Penipuan SMS berkedok Menang Undian

"Misal, masifnya penambangan KARST untuk semen," sesalnya.

Oleh karenanya, Halik berpendapat, tantangan pemerintahan Jokowi ke depan terkait dengan penegakan hukum, utamanya penyelesaian PP mandat UU PPLH yang belum selesai,

Khusus untuk Freeport, lanjut Halik, mereka harus tunduk pada UU minerba dan peraturan lain yang ada.

"Kasus Setya Novanto itu harus ditindaklanjuti, harus dibedakan dengan sidang yang ada di MKD," pintanya (Rep-03/Ed-03)

Baca Juga:  Omnibus Law, Sivitas Akademika FH UII Yogya Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Ditunda