45% Rumah Tangga di Indonesia Kesulitan Penuhi Gizi Anak di Masa Kernormalan Baru

Webinar peluncuran IVR Report UNICEF: “Dampak Sosial Ekonomi Pandemi COVID-19 Terhadap Rumah Tangga di Indonesia: Tiga Putaran Survei Pemantauan Cepat”, pada Jumat (10/12/2021). (dok. screenshot zoom)

JAKARTA (kabarkota.com) – Sekitar 45 persen Rumah Tangga (RT) dengan anak di Indonesia mengaku kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi di masa kenormalan baru, sebagai akibat dari penurunan pendapatan mereka selama pandemi Covid-19.

Hal tersebut terungkap dari Laporan hasil Survei “Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap Rumah Tangga di Indonesia: Hasil dari Tiga Putaran Survei Pemantauan” yang dipaparkan peneliti dalam Webinar peluncuran IVR Report UNICEF yang digelar pada Jumat (10/12/2021).

“Satu dari 2 RT yang memiliki anak terpaksa makan dengan porsi lebih kecil dan tidak mampu menyediakan makanan bergizi,” sebut Peneliti Utama SMERU Research Institute, Asep Suryahadi.

Menurutnya, hal itu terjadi lantaran hampir 4 dari 10 RT menghadapi peningkatan pengeluaran untuk makanan, namun secara bersamaan mereka juga mengalami penurunan pendapatan di masa pandemi Covid-19.

Hasil Survei Pemantauan terhadap 2.400 RT dari 34 provinsi di Indonesia tersebut juga masih menunjukkan bahwa kerentanan sosial-ekonomi masih terjadi di masa kenormalan baru. Oleh karena itu, pihaknya merekomendasikan enam hal sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pemerintah. Salah satu dari rekomendasi itu menyangkut pentingnya keberlanjutan program Bantuan Sosial (Bansos), guna mengantisipasi dampak jangka panjang pandemi Covid-19.

Sophie Kemkhadze selaku Deputy President UNDP menambahkan, pandemi Covid-19 juga berpengaruh terhdap kesehatan mental masyarakat Indonesia, karena keterbatasan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil riset tersebut, prevalensi keseluruhan depresi atau ketidakbahagiaan meningkat hampir 40 persen dalam dua bulan. Prevelensi depresi yang lebih tinggi, diantaranya: RT termiskin yang kehilangan pekerjaan dalam sebulan terakhir (58.4 persen); RT yang menggunakna strategi koping (68.2 persen); dan RT dengan anak belajar dari rumah (57.7 persen).

Hal ini menunjukkan masih banyaknya rumah tangga yang belum mampu sepenuhnya beradaptasi dengan situasi “kenormalan baru”, sebagai akibat dari perubahan sosial dan ekonomi selama pandemi.

Laporan hasil survei berjudul “Dampak Sosial dan Ekonomi Pandemi COVID-19 terhadap Rumah Tangga di Indonesia: Hasil dari Tiga Putaran Survei Pemantauan”, mengungkapkan bahwa masih terdapat kerentanan ketenagakerjaan, pekerjaan, pendapatan, kemampuan bertahan menghadapi guncangan, jangkauan perlindungan sosial, dan akses terhadap layanan kesehatan serta imunisasi.

Sementara Koordinator Wilayah Eks- Karesidenan Surakarta dan Anggota Forum Anak Jawa Tengah, Aprilia Pamuji pada kesempatan tersebut berpendapat bahwa saat ini, anak-anak di sekolah berada pada posisi tuntutan nilai bagus, baik oleh guru maupun orang tua. Padahal sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) tidak memberikan ruang yang cukup bagi para siswa untuk menangkap materi pelajaran yang disampaikan oleh guru.

“Murid lelah dan capek dengan pembelajaran jarak jauh sehingga nilai menurun dan bahkan ada yang putus sekolah,” sesalnya.

Aprilia berpendapat bahwa untuk melakukan perbaikan kesehatan mental, khususnya pada anak-anak, maka perlu dukunggan penuh dari orang tua dan keluarganya.

Robert Gass selaku perwakilan dari UNICEF Indonesia (Ad Interim) menyatakan, anak-anak terdampak pandemi secara tidak proporsional. Di lain sisi, laporan tersebut juga menemukan bahwa RT yang mendapat bantuan sosial dari pemerintah lebih mampu menahan guncangan ekonomi yang timbul selama pandemi.

Senada dengan Robert, Wakil Direktur Bidang Kerjasama, Kebijakan, dan Kinerja PROSPERA, Melissa Wells juga menganggap, meski kondisi perekonomian semakin membaik, pemulihan sebagian RT masih bersifat rapuh dan tidak merata.

“Akses terhadap bantuan sosial yang tepat waktu dapat mengurangi risiko dampak negatif berkepanjangan bagi keluarga Indonesia”, ucapnya.

Tanggapan Pemerintah

Menanggapi hasil survei tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin menilai bahwa perlu adanya studi lanjutan untuk melihat efektivitas bantuan perlindungan sosial.

“Harapan kami, survei selanjutnya dapat memberikan informasi yang lebih mendalam terkait bentuk dan mekanisme bantuan perlindungan sosial yang dapat memberikan efek ganda dan jangkauan lebih luas, selain besaran manfaat yang diterima masyarakat,” tuturnya.

Kepala Kelompok Kerja Kebijakan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Elan Satriawan menerangkan, melihat dari implementasi perlindungan sosial yang telah berlangsung, maka terdapat ruang perbaikan agar bantuan sosial dapat terus dilanjutkan dan diperluas.

Sejumlah hal yang juga perlu ditingkatkan, menurut Elan, mencakup perbaikan data penerima manfaat, kualitas mekansime distribusi bantuan sehingga lebih cepat dan tepat sasaran, serta momentum dalam pemberian bantuan sosial.

“Perlindungan sosial merupakan investasi dari sebuah negara bukan biaya. Semakin maju negaranya, semakin besar belanjanya,” tegasnya.

Survei yang diinisiasi oleh UNICEF bekerja sama dengan UNDP, Kemitraan Australia Indonesia untuk Pembangunan Ekonomi (PROSPERA) dan the SMERU Research Institute ini dilaksanakan pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021 dengan melibatkan wawancara menggunakan teknologi IVR (Interactive Voice Response) untuk meminimalkan risiko penyebaran Covid-19 (Rep-01).

Pos terkait