Protes Penanganan Covid-19, Forum Warga Yogya bawa 3 “Jenazah” ke Kantor Gubernur DIY

  • Whatsapp

Aksi teatrikal FWY protes kebijakan penanganan Covid-19, di halaman kantor Gubernur DIY, pada Jumat (13/8/2021). (dok. FWY)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Para pelaku usaha dan pekerja sektor informal di Kota Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Warga Yogyakarta (FWY), Jumat (13/8/2021), mendatangi kantor Gubernur DIY di Kompleks Kepatihan.

Bacaan Lainnya

Kedatangan mereka kali ini untuk memprotes kebijakan penanganan Covid-19 di DIY yang dinilai nihil peran pemerintah dalam menangani dampak Covid-19, khususnya bagi para pelaku usaha maupun pekerja sektor informal.

Dalam aksi kali ini, FWY juga membawa tiga “jenazah” yang diletakkan di halaman depan kantor Gubernur DIY, dan menyalatkannya, serta membawa bendera merah-putih.

Juru Bicara FWY, Dinta Julian Sukma menjelaskan, jenazah tersebut sebagai gambaran korban jiwa, baik karena COVID-19 maupun kelaparan karena ketiadaan jatah hidup tunai bagi masyarakat terdampak.

“Kalau salat jenazah itu maknanya lebih kepada cara kami mendoakan para korban yang telah meninggal karena Covid19,” kata Dinta kepada kabarkota.com.

Sedangkan baju dan bendera merah putih, lanjut Dinta, sebagai simbol menyerah karena Negara tidak patuh pada Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurutnya, Berdasarkan UU 6/2018, semestinya pemerintah mengambil keputusan ‘Karantina Wilayah’ atau ‘Lock Down’. Namun dalam implementasinya, pemerintah justru mengeluarkan aturan tersendiri yang lemah secara hukum, dan terkesan setengah hati dalam memberikan perlindungan bagi rakyatnya di tengah pandemi Covid-19.

Diantaranya, penerapan PSBB, PPKM Mikro, PPKM Mikro Diperketat, PPKM Darurat, dan PPKM Level 4 yang hingga kini masih diterapkan.

Selain itu, Bantuan Sosial (Bansos) yang digelontorkan pemerintah untuk menangani dampak Covid-19 di masyarakat juga masih menyisakan banyak persoalan terkait kemudahan akses, efektifitas alokasi, transparansi, dan itikad baik pemerintah, serta kecakapan manajemen krisis oleh birokrasi.

“Bantuan sosial yang selama ini digelontorkan, tersendat tidak sampai di tangan masyarakat karena rumit dan berbelitnya pengajuan,” sesal Dinta. Salah satunya terkait dengan pemberian dana hibah bagi koperasi terdampak PPKM yang ternyata juga sebagai pinjaman berbunga bagi anggota koperasi.

Oleh karena itu, FWY mendesak Pemda DIY agar menangani pandemi Covid-19 sesuai dengan UU Kekarantinaan Kesehatan, memberikan Bansos Tunai tanpa syarat bagi masyarakat. “Kami juga menolak hibah koperasi,” tegasnya.

MPBI juga Protes Dana Hibah Koperasi sebagai Pinjaman Berbunga

Juru Bicara MPBI DIY, Irsad Ade Irawan (dok. screenshot zoom)

Protes pemberian dana hibah koperasi berupa pinjaman juga disampaikan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY yang pada saat bersamaan juga menggelar audiensi secara virtual dengan Pemda DIY.

Juru Bicara MPBI DIY, Irsad Ade Irawan berpendapat bahwa dana bantuan tersebut menjadi seperti hutang bagi anggota koperasi. Sementara dalam situasi saat ini, para buruh maupun pekerja terhimbit beban berat karena kesulitan ekonomi akibat kebijakan pemerintah. Termasuk kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

“Kami menginginkan hibah bukan hutangan,” tegas sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIY ini.

Sementara Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi berdalih, dana hibah berupa pinjaman dengan bunga 3 persen per tahun bagi anggota koperasi tersebut bertujuan untuk penguatan permodalan koperasi, khususnya ketika nanti PPKM telah berakhir.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi (dok,. screenshot zoom)

“Kembalinya uang itu nanti bukan ke Pemda, tetapi ke koperasi lagi. Harapannya, modal koperasi menguat setelah PPKM,” ucap Siwi dalam audiensi.

Nantinya, lanjut Siwi, Koperasi juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pelaporan tiga bulan sekali ke Pemda DIY sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas penggunaan dana hibah tersebut. Termasuk, sebagai bahan evaluasi atas implementasi program tersebut.

“Kami siap mendampingi untuk pelaporannya, jika mengalami kesulitan,” sambungnya.

Lebih lanjut Siwi juga menyebutkan, dari total 1.965 koperasi di DIY, untuk awalan pemberian dana hibah tersebut baru menjangkau 115 koperasi. (Rep-01)

Pos terkait