ABY Tuntut Pemerintah DIY Revisi UMK

Ilustrasi (Sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY), Kirnadi menuntut pemerintah DIY melakukan revisi upah buruh di DIY. Menurutnya, hal itu harus pemerintah lakukan karena penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) 2015 di DIY dilakukan sebelum kebijakan kenaikan harga BBM dari Presiden Joko Widodo.

"Harusnya menunggu (kebijakan BBM dinaikkan) seperti daerah lain. Ini penting sebagai acuan," kata Kirnadi kepada kabarkota.com melalui sambungan telepon, Senin (24/11).

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM yang mencapai 30 persen memiliki dampak luar biasa bagi buruh. Akibatnya, kata Kirnadi, harga kebutuhan pokok langsung mengalami kenaikan secara signifikan.

Kenaikan harga kebutuhan mengakibatkan daya beli kebutuhan para buruh langsung menurun. "Upah (buruh) tetap. Ini akan menimbulkan inflasi tinggi," katanya.

Ia menyayangkan kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM tanpa adanya kompensasi berupa perubahan item standar kehidupan hidup layak terlebih dahulu. Namun demikian, Kirnadi mengaku tidak kecewa karena pada waktu kampanye pemilihan presiden mendukung Joko Widodo. (Baca juga: BBM Naik, Upah Buruh Gendong Tetap)

"Kita akan tetap kritis. Tak hanya menjadi pendukung buta," ujarnya.

Ia menegaskan, jika Pemerintah DIY benar-benar tidak melakukan revisi terhadap UMK buruh di DIY, pihaknya bersama buruh akan terus melakukan aksi atau bentuk tuntutan lainnya.

AHMAD MUSTAQIM

Pos terkait