Audiensi ke Pemda, MPBI DIY Keluhkan Biaya Tes Covid-19 tak Ditanggung Perusahaan

  • Whatsapp

Audiensi MPBI dengan Pemda DIY secara virtual, pada Jumat (13/8/2021). (dok. screenshot zoom)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY melakukan audiensi virtual dengan Pemerintah Daerah (Pemda) DIY, pada Jumat (13/8/2021).

Bacaan Lainnya

Salah satu yang menjadi sorotan mereka terkait biaya tes Covid-19 yang tidak ditanggung oleh pihak perusahaan, terutama bagi para buruh atau pekerja yang telah selesai menjalani isolasi mandiri (Isoman), dan akan masuk kerja kembali. Pasalnya, para pekerja atau pun buruh tersebut harus menjalani tes PCR yang menyatakan hasilnya negatif Covid-19.

Anggota MPBI dari Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIY, Patra Jatmiko mengaku, selama ini banyak pekerja maupun buruh yang mengeluhkan kebijakan tersebut, karena tidak ada subsidi sama sekali dari pihak perusahaan untuk biaya tes tersebut.

“Akhirnya kemarin yang terjadi, dari Serikat Pekerja patungan untuk menanggung biaya tes PCR rekannya,” ungkap Miko dalam audiensi.

Menurutnya, kesejahteraan dan kesehatan pekerja atau pun buruh harus mendapat perhatian dari perusahaan maupun pemerintah karena di satu sisi mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Di sisi lain, mereka juga memberikan kontribusi besar bagi perusahaan masing-masing.

Namun pihaknya menyesalkan karena yang terjadi justru sebaliknya. Para pekerja justru dipotong gajinya antara 50 – 75 persen akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Ini kami utarakan ke pemerintah, khususnya Disnakertrans DIY. Harapannya, Gubernur selaku pimpinan di daerah bisa menangkap cerita atau aspirasi serikat pekerja yang sektornya terdampak (kebijakan pemerintah),” tegas Ketua FSP NIBA KSPSI DIY ini.

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Juru Bicara MPBI, Irsad Ade Irawan juga mengkritisi terkait pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi buruh terdampak PPKM.

Irsad menilai, selain diskriminatif karena pemberian BSU hanya untuk pekerja atau buruh yang aktif dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, besaran bantuan senilai Rp 500 ribu per bulan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya.

“Sebelumnya, kami menuntut besaran BSU itu setara dengan Upah Minimum,” Sekretaris DPD KSPSI DIY ini.

Sedangkan menyangkut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Irsad meminta, agar Pemda membantu para pekerja dan buruh untuk memilah data mereka berdasarkan Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan dari Pemerintah Pusat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, Aria Nugrahadi mendorong agar para buruh dan pekerja membuat aduan secara online terkait berbagai permasalahan tersebut supaya bisa segera ditindaklanjuti.

“Prinsip dasar, tidak diperkenankan pekerja dibebani tambahan biaya2 yang terkait dengan prokes ataupun swab/antigen tersebut,”

Aria juga mengklaim bahwa selama ini pihaknya juga telah beberapa kali menindaklanjuti berbagai aduan dari para buruh maupun pekerja.

Sementara terkait BSU, lanjut Aria, skema bantuannya memang untuk para pekerja yang aktif dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pengawasan terpadu terhadap perusahaan-perusahaan yang belum mengikutsertakan pekerja dan buruhnya dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Adapun menyangkut DTKS, Aria menanyatakan, pendataan yang diusulkan adalah pekerja yang mengalami permasalahan hubungan industrial, yang dalam hal ini mengalami Pemutusan Hubungan kerja (PHK).

Namun demikian, kata Aria, tidak memnutup kemungkinan pihaknya bisa mengusulkan data para buruh terdampak lainnya jika ada data yang dikirimkan oleh Serikat Buruh. Hanya saja, untuk mengusulkan DTKS perlu verifikasi dan validasi. (Rep-02)

Pos terkait