Ciqal: Perhatian Pemda Sleman Terhadap Penyandang Disabilitas Alami Kemunduran

Ilustrasi. (Sumber: keseleg.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Ketua Pusat untuk Pengembangan Kegiatan yang Berkualitas dalam Kehidupan Penyandang Cacat "Ciqal" Yogyakarta, Nuning Suryatiningsih menilai, perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) Sleman terhadap para penyandang disabilitas justru mengalami kemunduran. Menurut Nuning, kemunduran itu terlihat dari belum maksimalnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang fasilitas umum yang merupakan produk tahun 2002.

"Seharusnya, bangunan-bangunan kantor di kompleks Pemda Sleman itu sudah ramah bagi para penyandang disabilitas, tetapi hingga sekarang masih banyak yang belum menyediakan fasilitas tersebut. Kalau pun ada, penyediaannya masih sangat terbatas," kata Nuning kepada kabarkota.com di kantor Ciqal, Senin (1/12). (Baca: Ketua Komisi Belum Terbentuk, Pembahasan Raperda Difabel di Kota Yogyakarta Belum Pasti)

Baca Juga:  Becak Motor, Moda Transportasi Tradisional yang Terpinggirkan di Yogya

Selain itu, Nuning juga menyayangkan adanya peleburan Persatuan Penyandang Cacat Sleman (PPCS) ke Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dengan dalih keterbatasan anggaran pemerintah. Padahal, kata mantan komisioner KPU Sleman ini, bahwa PPCS telah banyak memberikan kontribusi.

"Di antaranya PPCS telah melakukan banyak hal terkait referal jaminan kesehatan, pendampingan keorganisasian dan hak-hak politik di 17 kecamatan se-Sleman. Namun pemerintah justru meleburnya ke PPDI karena selama ini Dinas Sosial lebih banyak berhubungan dengan PPDI," ungkap Nuning.

Baca Juga:  Besok, Organda Sleman Mogok Sehari

"Kami berharap, pada tahun 2015-2016, semua kabupaten atau kota di DIY sudah mengesahkan perda tersebut," tuturnya.

Sayangnya, sambung dia, hingga kini pihaknya belum berhasil menemui Bupati dan DPRD Sleman untuk melakukan audiensi, meski pun surat permohonan telah dikirim sekitar sebulan lalu. Selanjutnya, papar Nuning, pihaknya juga akan mendesak seluruh kabupaten atau kota di DIY untuk membuat Perda bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari berbagai aspek. Sebab pada dasarnya, kebutuhan difabel sama dengan kebutuhan orang normal pada umumnya.

Baca Juga:  Jadwal Pemadaman Listrik di DIY per 22 Februari 2019

Nunung menyebutkan, berdasarkan data tahun 2010 lalu, jumlah penyandang disabilitas di Sleman mencapai 7.600 orang. Dari jumlah tersebut, tuna daksa menduduki peringkat pertama, disusul tuna netra, dan tuna rungu serta wicara. "Dari hasil penelusuran kami door to door, ada penyandang tuna rungu yang belum tersentuh sama sekali. Padahal kondisinya sangat memprihatinkan," ungkap Nuning.

Pihaknya menilai, selama ini banyak keluarga yang belum memahami cara mendidik para penyandang tuna rungu ini. Umumnya, mereka hanya menggunakan bahasa ibu untuk berkomunikasi, karena sama-sama tidak mengerti tentang bahasa isyarat.

SUTRIYATI