Ketua Umum AJI, Eko Maryadi saat membuka konggres AJI IX di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Rabu (26/11) malam. (M.Farid Cahyono/kabarkota.com)
BUKITTINGGI (kabarkota.com) – Ketua Dewan Pers berharap agar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tidak menjadi bagian dari pewarta yang merugikan rakyat dalam pemberitaan, khususnya menyangkut situasi politik di Indonesia pasca Pilpres 2014 lalu.
Harapan itu disampaikan Bagir saat membuka Konggres AJI IX di di Istana Bung Hatta, Bukit Tinggi Sumatera Barat, Rabu (26/11) malam.
Menurutnya, hingga kini masih ada masalah politik yang belum selesai di negeri ini. Jika di negara-negara lain, sesudah proses usai, presiden dan para wakil rakyat terpilih, segera menjalankan pemerintahan dengan normal, namun di Indonesia, masalah masih tetap ada, meski proses tersebut telah berlalu dua bulan lamanya.
"Pada saat ada kebuntuan, pers harus jd penuntun. Masalah jangan diperpanjang agar rakyat tak dirugikan," ujar Bagir. Meski pun, kata dia, selalu ada sisi menarik yang diberitakan.
Sementara Ketua Umum AJI, Eko Maryadi, menyatakan, pihaknya akan berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan prosesionalisme jurnalis yg beretika.
"Kami akan menjaga marwah organisasi melalui konggres ini," ucap Eko.
Sebagai organisasi, sebut Eko, AJI tidak tergantung pada pemerintah, maupun pengusaha, dan bahkan media sendiri. Bahkan setiap Ulang Tahun, AJI selalu mengumumkan siapa musuh kebebasan pers itu. Pada tahun 2014 ini, musuh kebebasan pers itu adalah perusahaan pers yang menggunakan frekuensi untuk kepentingan politik.
"Kekuatan AJI adalah independensinya, dan watak volunterismenya. Organisasi diurus tanpa dibayar," ujarnya
Hingga kini, AJI telah berhasil meluluskan 561 anggota dalam uki jurnalis AJI, dan hampir 2000 anggota dari 47 penguji kompetensi seluruh Indonesia.
M. Farid Cahyono
