Aksi emak-emak dari Gerakan Peduli Bangsa di depan Gedung KPU DIY, pada Rabu (28/2/2024). (dok. kabarkota.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Puluhan massa aksi tergabung dalam Gerakan Peduli Bangsa mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, pada Rabu (28/2/2024).
Koordinator Lapangan (Korlap) Gerakan Peduli Bangsa, Rhodix Agung menilai, penyelenggaraan Pemilu 2024 diwarnai banyak dugaan kecurangan sehingga harus diusut tuntas.
“Kami mendesak DPR RI menggunakan hak angket untuk menyelidiki segala pelanggaran undang-undang dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Rhodix kepada wartawan di sela-sela aksinya.
Menurutnya, muara dari hak angket DPR RI itu adalah pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah cawe-cawe dalam proses Pemilu kali ini. Termasuk merestui pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo hingga ketidak-netralan Presiden, khususnya pada masa kampanye.
“Jokowi sebagai Presiden RI telah memberikan dukungan berlebihan dan demonstratif kepada salah satu pasangan Capres-Cawapres, dengan menyalahgunakan fasilitas negara,” sesalnya.
Dalam aksi kali ini, para demonstran termasuk emak-emak juga memukul kentongan sebagai simbol tanda bahaya atas matinya demokrasi dalam Pemilu 2024.
Selain tuntutan hak angket, Gerakan Peduli Bangsa yang terdiri dari tokoh agama, akademisi, dan masyarakat ini menyatakan penolakan mereka atas segala bentuk kecurangan Pemilu, mendesak dilakukannya audit forensik terhadap aplikasi Sirekap KPU, serta meminta penghentian segala bentuk tanyakan quick count maupun realcount di media massa.
Sementara itu, Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi yang menemui massa aksi usai menerima audiensi mereka menyampaikan bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke KPU RI.
“Ini merupakan bagian kepedulian masyarakat terhadap berlangsungnya Pesta Demokrasi di Yogyakarta,” ucapnya.
Pihaknya berharap, masyarakat terus mengawal pelaksaan proses Pemilu yang kini telah memasuki tahap rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten/Kota. (Rep-01)
