Muhammadiyah Desak KPK Tindak Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 dengan Pasal Hukuman Mati

Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo (dok. screenshot zoom)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai, kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial (Kemensos) bukan sekedar kasus suap-menyuap, melainkan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang merugikan keuangan Negara

Oleh karena itu, Ketua MHH PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius menindaklanjuti kasus tersebut, dengan menerapkan hukuman mati, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Tipikor.

“Hukuman mati adalah hukuman sah di negeri ini, dan ada di dalam Undang-Undang Tipikor,” kata Trisno dalam konferensi pers virtual yang digelar MHH PP Muhammadiyah, Senin (7/12/2020).

Dalam pasal 2 ayat (1) UU Tipikor pada intinya menyebutkan bahwa perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain maupin suatu korporasi yang merugikan keuangan ataupun perekonomian Negara, maka dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana paling singkat empat tahun dan maksimal 20 tahun, dengan denda antara Rp 200 juta – Rp 1 Miliar. Sedangkan di pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa dalam tindak pidana korupsi tersebut, dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati bisa dijatuhkan.

Dekan fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini beranggapan bahwa hukuman mati juga tidak melanggar HAM, selama peradilannya dilakukan secara jujur adil, terbuka, dan ada pembela terhadap semua terdakwa.

“KPK tetap dapat menunjukkan taring dan independensinya, meskipun UU KPK telah direvisi,” Trisno menambahkan.

Sebelumnya, berdasarkan konferensi pers tanggal 6 Desember 2020, KPK mengungkapkan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada pemberi sesuatu kepada para pejabat Kemensos adalah Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara doctrinal dikualifikasi sebagai tindak pidana penyuapan aktif.
(Rep-01)

Pos terkait