SLEMAN (kabarkota.com) – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi dan pelemahan nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) membuat posisi masyarakat kelas menengah semakin rentan.
Ekonom dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, Denni Puspa Purbasari berpendapat bahwa kedua hal tersebut memengaruhi kenaikan harga kebutuhan pangan, terutama yang bersumber dari impor. Dampak buruknya, juga dirasakan oleh para pelaku usaha dan industri.
Denni mengatakan, pasokan minyak dan gas yang terganggu ini berdampak langsung pada industri yang sangat tergantung pada energi dan bahan baku berbasis minyak. Misalnya, industri petrokimia.
“Ketika harga minyak itu tinggi, maka perusahaan akan melihat adakah kemungkinan untuk menaikkan harga,” kata Denni, dalam Bincang Pakar bertajuk “Pelemahan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS”, pada 10 Juni 2026.
Denni memperkirakan, sejumlah perusahaan mulai mengalami kerugian, karena kenaikan biaya produksi yang tidak sepenuhnya bisa diimbangi dengan kenaikan harga jual.
Untuk itu, Denni berharap, pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi, mampu memperluas alternatif sumber energi, serta menjaga kepastian kebijakan dalam negeri supaya tidak menambah tekanan bagi para pelaku usaha.
Lebih lanjut Denni menduga, saat ini pemerintah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan BBM domestik, melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun langkah tersebut tidak secara langsung bisa menyelesaikan persoalan pasokan bagi sektor swasta, namun ketersediaan BBM tetap penting guna mendukung aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
“Kalaupun diplomasi untuk kebutuhan BUMN, itu tetap memberikan manfaat bagi sektor swasta, karena mereka juga tergantung pada ketersediaan BBM untuk kebutuhan peralatannya,” jelas Denni sebagaimana dilansir dari Siaran Pers Humas UGM.
Selain memperkuat diplomasi internasional, sambung Denni, Indonesia juga perlu mengamankan pasokan energi dari sumber alternatif yang kompetitif. Sebab dalam situasi saat ini, kepastian ketersediaan pasokan menjadi prioritas utama (first order concern), dibandingkan harga (second order concern).
Harga BBM Naik, Kelas Menengah kian Rentan
Sementara itu, Dosen FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho menyoroti sejumlah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Termasuk, kebijakan bea masuk yang ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor industri. Hanya saja, informasi tentang efektivitas kebijakan tersebut hingga kini belum tersampaikan ke publik secara jelas.
Wisnu berpandangan bahwa kondisi sekarang mendorong perlunya pengalihan rute impor, menggalakkan domestik nasional, dan peningkatan kerja sama ekonomi regional. Kawasan Asia Tenggara memiliki potensi besar untuk memperkuat rantai pasok internal sehingga tidak perlu lagi tergantung pada impor dari luar kawasan.
Selain itu, Wisnu menganggap, masyarakat kelas menengah menjadi salah satu pihak yang paling terdampak oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi. Terlebih, ada kebijakan barcode yang diintegrasi dengan data pajak sehingga mereka berpotensi tidak bisa terdaftar sebagai penerima manfaat BBM bersubsidi.
Padahal, tegas Wisnu, kenaikan biaya transportasi akibat bisa saja meningkatkan pengeluaran rumah tangga antara 15–20 persen, jika pola konsumsi tidak berubah. Ini dampaknya akan lebih besar, jika diikuti dengan kenaikan harga barang dan jasa lainnya.
“Kelompok kelas menengah yang rentan ini umumnya tidak menerima bantuan sosial. Ketika terjadi kenaikan harga secara signifikan, dampaknya bisa langsung terasa pada pengeluaran rumah tangga,” ucapnya.
Pelemahan Rupiah Berpontensi Pengaruhi Indikator Ekonomi Makro
Sementara itu, Dosen FEB UGM lainnya, Evi Noor Afifah menjelaskan bahwa pelemahan rupiah juga berpotensi memengaruhi indikator ekonomi makro. Tekanan terhadap dunia usaha dapat berujung pada penurunan investasi dan mengurangi permintaan agregat, yang ujungnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi.
“Sebagai akademisi, saya bisa membuat dugaan bahwa di periode selanjutnya itu pertumbuhannya juga akan turun,” tutur Evi. Sehingga, keterbukaan informasi dari pemerintah tentang kondisi pasolak energi dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan sangat penting untuk dilakukan.
Kenaikan Harga Minyak dan Pelemahan Rupiah Tekan Pos Anggran Subsidi dan Kompensasi Energi
Pada kesempatan ini, Dosen FEB UGM lainnya, Muhammad Nabiel Arzyan turut menerangkan tentang pentingnya pengembangan transaksi menggunakan mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) dengan negara-negara mitra dagang. Ini penting sebagai salah satu strategi untuk mitigasi risiko. Meski demikian, persoalan nilai tukar rupiah sifatnya struktural sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui instrumen moneter saja.
Terkait dampak fiskal, Nabiel menambahkan, kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan rupiah memberikan tekanan tambahan terhadap anggaran negara, terutama pada pos subsidi dan kompensasi energi.
Pihaknya menyebutkan, berdasarkan realisasi hingga akhir Mei 2026, penyerapan subsidi dan kompensasi energi telah mencapai sekitar 45 persen dari alokasi APBN. “Ini memang cukup unik dan masih memungkinkan berbagai skenario, apalagi harga minyak dan rupiah juga cukup terpengaruh,” katanya. (Ed-01)
