Pemerintah RI: Masalah Papua sudah Final

Ilustrasi (cnnindonesia.com)

JAKARTA (kabarkota.com) – Koordinator Fungsi Penerangan KBRI di London, Dino R Kusnadi, menegaskan kembali posisi pemerintah Indonesia terkait masalah Papua.

“Sudah jelas sikap dan posisi Indonesia bahwa masalah Paua sudah final. Papua sebagai kesatuan NKRI (Negara Kesaturan Republik Indonesia) kembali ke pangkuan Indonesia melalui act of free choice. Ini juga sudah disahkan oleh PBB, sehingga bagi kami sudah final,” tegas Dino menyusul adanya penggalangan dukungan dari Gerakan Kemerdekaan Papua Barat dalam konferensi di London, baru-baru ini.

Dino juga mempertanyakan kedatangan para pejabat pemerintah beberapa negara Melanesian Spearhead Group (MSG), yang terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu yang menurutnya belum tentu mewakili MSG, tetapi sebagai individu.

Baca Juga:  Perlakuan Istimewa untuk Duo Terpidana Bali Nine

“Mereka ingin membesarkan suport kepada mereka (lebih) dari kenyataannya. Itu adalah bagian supaya mereka nendapat kredibilitas tapi selama ini bisa kita katakan seluruh dunia sudah mengakui Papua sebagai bagian dari NKRI,” tegasnya seperti dilansir BBC Indonesia, Rabu (4/5/2016).

Sebelumnya, pada Selasa (3/5/2016) kemarin, dalam konferensi pers jelang pertemuan dengan beberapa anggota parlemen Inggris, Pimpinan gerakan Papua Barat, Benny Wenda, kembali menyampaikan tuntutan untuk pemungutan suara bagi masa depan politik Papua.

Baca Juga:  20 unit bus eks TransJogja akan dilelang

Wenda menganggap, selain penegakan hak asasi manusia di Papua Barat, Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) juga menuntut penentuan nasib sendiri untuk masa depan politik.

Hadir dalam konferensi tersebut, antara lain Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone, Utusan Khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat, Rex Horoi, serta Gubernur Distrik Oro di Papua Nugini, Gary Juffa.

Dalam kesempatan itu, Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva mengaku tidak tahu persis rincian situasi di Papua. Hanya saja, pihaknya menilai telah terjadi pelanggaran hak asasi dan menegaskan dukungan atas setiap perjuangan penentuan nasib sendiri.

Baca Juga:  Mahasiswa India: Kami Tuntut Hak Menyontek Saat Ujian

Sementara Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone, menegaskan rasa persatuan dengan Papua Barat.

Sedangkan Kepulauan Solomon sudah menyetujui anggaran untuk utusan khusus yang akan dibantu oleh seorang penasehat strategis.

Sementara, Sekjen Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Octovianus Mote, mengatakan bahwa dukungan dari negara-negara MSG amat berperan dalam pergerakan Papua Barat.

Berdasarkan data sekitar tiga tahun lalu, menurut Mote, terdapat warga asli Papua sekitar 48% sedangkan pendatang mencapai 52% dari total penduduk di Papua. (Rep-03/Ed-03)