Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto. (sutriyati/kabarkota.com)
SLEMAN (kabarkota.com) – Munculnya sejumlah nama bakal calon Ketua Umum (Ketum) Partai Golongan Karya (Golkar) pada Munas 2016 mendatang dinilai akan sulit mewujudkan upaya rekonsiliasi atas konflik internal yang berkepanjangan, jika mereka berasal dari usulan masing-masing kubu saja.
Hal itu diungkapkan Dekan Fisipol UGM, Erwan Agus Purwanto kepada wartawan, di Dekanat Fisipol UGM, Senin (14/3/2016).
“Saya kira memang harus memunculkan orang baru yang bisa diterima dari dua kubu yang berseteru,” anggap Erwan. Sebab jika tidak, ujungnya justru akan berkonflik lagi.
Menurutnya, Partai Golkar juga harus mampu memunculkan tradisi baru, dengan melakukan pembagian tugas (power sharing) sebagaimana yang sebelumnya telah dilakukan sejumlah partai politik, seperti partai demokrat di bawah kepemimpinan Anas Urbaningrum dan PKB di bawah Muhaimin Iskandar yang cukup berhasil mengelola parpolnya secara profesional, tanpa harus melibatkan diri sebagai bagian dari DPR RI.
“Harapannya, Golkar juga mampu memunculkan tradisi itu. Tidak harus yang berkuasa sebagai ketua DPR sekaligus juga Ketum, karena kombinasi dua kekuatan politik seperti itu biasanya akan menjadikan yang lain sulit untuk mengontrol,” anggap Erwan.
Power sharing itu, menurutnya, akan mampu menciptakan suasana politik yang lebih tenang, sebagaimana yang terjadi di tahun kedua pemerintahan Jokowi.
Ditambahkan Erwan, para calon kandidat ketua umum partai Golkar yang rata-rata telah menemui Presiden, Joko Widodo (Jokowi) mengindikasikan bahwa mereka yang terpilih nantinya juga sosok yang bisa diterima oleh pemerintah yang berkuasa saat ini.
Hingga saat ini, sejumlah nama bakal calon ketum partai Golkar pengganti Abu Rizal Bakrie sudah bermunculan di berbagai media. Di antaranya, Idrus Marham, Mahyudin, Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, Ade Komarudin, dan Aziz Syamsuddin. (Rep-03/Ed-03)
