PT KAI akan jadi operator di Myanmar

Pembukaan 38th ASEAN Railways CEO’s Conference di Yogyakarta, Selasa (18/10/2016). (Sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) telah diminta oleh Myanmar Railways untuk menjadi operator di negara tersebut. Hal itu seperti diungkapkan Direktur Logistik dan Pengembangan PT KAI, Budi Noviantoro, dalam jumpa pers 38th ASEAN Railways CEO’s Conference (ARCEO) di Yogyakarta, Selasa (18/10/2016).

Bacaan Lainnya

“Kami akan mengirim kereta api yang masih layak ke sana (Myanmar),” kata Budi. Mengingat, masih banyak kereta milik PT KAI yang usianya di atas 20 tahun dan akan direkondisikan.

Sementara, Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro berharap, kereta api dapat menciptakan konektivitas untuk mempermudah distribusi logistik, SDM, mdal, dan investasi di Asia Tenggara. Sekaligus, mengurangi kesenangan kualitas pelayanan angkutan penumpang dan barang yang masih terjadi di sejumlah negara ASEAN. 

“Sejak Agustus 2015, MEA telah mendorong terciptanya persaingan pasar pada 600 juta penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Koneksivitas juga menjadi isu yang dibahas di berbagai pertemuan antar pemerintah negara anggota ASEAN,” ungkap Edi.

Dalam pertemuan yang digelar pada 18-20 Oktober 2016 ini, tujuh perusahaan operator kereta api di Asia Tenggara hadir untuk membahas sejumlah isu, termasuk mengenai kereta cepat di Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Selain itu, mereka juga akan melakukan kunjungan ke PT INKA di Madiun, Jawa Timur, serta stasiun dan museum kereta api di Ambarawa, Jawa Tengah.

Menurut Edi, salah satu alasan Yogyakarta sebagai tuan rumah dalam pertemuan tahunan tersebut, karena stasun besar (Tugu) Yogyakarta telah memberikan bukti nyata dalam perbaikan fasilitas kereta api, guna peningkatan pelayanan jasa transportasi.

Gubernur DIY, dalam sambutan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY, Paku Alam X beranggapan bahwa keberadaan moda transportasi seperti kereta api menjadi faktor penting di bidang sosial, untuk mempererat persatuan dan kesatuan masyarakat, serta memperlancar roda perekonomian negara. (Rep-03/Ed-03)

Pos terkait