Raperda BPD dibahas, ini masukan LSM Sleman

Pembahasan Raperda BPD Sleman di kantor DPRD Sleman, Selasa (30/8/2016). (sutriyati/kabarkota.com)

SLEMAN (kabarkota.com) – Jaringan Advokasi Raperda Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sleman mendesak pemerintah daerah (Pemda) Sleman untuk memfasilitasi penguatan kapasitas perempuan melalui berbagai program yang dibiayai oleh pemerintah.

Hal tersebut disampaikan salah satu anggota jaringan advokasi dari Forum Komunikasi Perempuan Politik DIY, Novia Rukmi dalam pembahasan Raperda Pansus bersama eksekutif dan legislatif di kantor DPRD Sleman, Selasa (30/8/2016).

Menurutnya, penguatan kapasitas itu bisa dilakukan dalam bentuk pemetaan masalah perempuan di desanya masing-masing, pelatihan-pelatihan, dan workshop. Harapannya, dengan penguatan tersebut nantinya akan mampu mengerucutkan keinginan perempuan.

Baca Juga:  Keterwakilan perempuan Sleman di BPD baru 2 persen

“Harapan kami, kebutuhan perempuan juga bisa diakomodasi,” kata Novi kepada kabarkota.com, usai pertemuan di kantor DPRD Sleman. 

Menanggapi desakan tersebut, anggota Pansus Raperda BPD Sleman, Surana menyatakan bahwa terkait penganggaran untuk program-program penguatan kapasitas perempuan sebagaimana yang dimaksudkan itu menjadi ranahnya pemerintah desa, melalui APBDes.

“Kami tidak bisa memperjuangkan itu kecuali mungkin bisa diusulkan masuk dalam pasal raperda, selama tdak melanggar aturan yang ada di atasnya,” tegas Surana.

Baca Juga:  Malam Ini, Keraton Yogyakarta Gelar Tinggalan Jumenengan Dalem Sri Sultan HB X ke-27

Mardiono selaku Bagian Hukum Pemda Sleman mengungkapkan, untuk peningkatan kapastas itu, sebenarnya setiap tahunnya sudah ada alokasi dana, khususnya untuk kegiatan Bimtek yang bisa dianggarkan dari APBN, APBD, maupun APBDes.

Sebelumnya, pada 13 Agustus 2016 lalu, saat Jaringan Advokasi Raperda BPD melakukan audiensi dengan Ketua Pansus Raperda BPD DPRD Sleman, Sunarto,  juga telah menyampaikan empat poin penting sebagai masukan dalam penyusunan Raperda tersebut.

Pertama, Perda tentang BPD harus memperhatikan asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai prinsip pengaturan desa.

Kedua, konsekuensi dari asas tersebut, desa dapat memiliki keleluasaan dalam menentukan jumlah keanggotaan dan mekanisme pengisian anggota BPD, sesuai dengan konteks di masing-masing desa.

Baca Juga:  Paguyuban Dukuh Sleman tuntut Kenaikan Gaji

Ketiga, dibutuhkan afirmasi terkait representasi perempuan di BPD. Mengingat, BPD memiliki peran stratrgis dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan di desa, sehingga representasinya harus diperhatikan, sebagaimana amanat Undang-undang Desa. Salah satunya 30 persen keterwakilan perempuan. 

Keempat, afirmasi juga dibutuhkan dalam kepanitian pengisian anggota BPD. Sebab, panitia juga memiliki peran yang strategis dalam menentukan mekanisme pengisian anggota BPD nantinya. (Rep-03/Ed-03)