Ilustrasi (detik.com)
YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Keluarnya sabda raja pada 30 April 2015 lalu, yang salah satu poinnya mengubah gelar raja keraton Yogyakarta dengan menghilangkan ‘khalifatullah’ hingga kini mengundang keprihatinan sekaligus penolakan dari berbagai pihak, termasuk para rayi dalem (adik Sultan), serta sejumlah tokoh masyarakat di Yogyakarta.
Salah satu tokoh masyarakat Yogyakarta, Sukri Fadholi, baru-baru ini, menganggap bahwa perubahan gelar tersebut, selain melanggar paugeran keraton Yogyakarta, juga menyalahi peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DIY ini juga menyayangkan pernyataan Sultan yang ketika itu menyampaikan bahwa keluarnya sabda raja tersebut karena mendapatkan wahyu dari Tuhan.
“Sultan seolah sudah menganggap dirinya sebagai nabi baru karena mengaku mendapat wahyu, padahal yang mendapat wahyu hanya nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir,” kata Sukri dalam launching buka Tolak Sabda Raja, di ndalem Yudhanegaran, 21 Agustus 2016.
Karenanya, Sukri meminta, agar gerakan tolak sabda raja yang selama ini sudah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk para rayi dalem terus diperjuangkan secara istiqomah, demi menyelamatkan keraton.
“Saya tidak ingin, kami sudah berdarah-darah, tetapi kemudian keluarga keraton ora patio cetho (tidak begitu jelas),” pintanya.�
Menanggapi permintaan tersebut, secara terpisah, Rayi Dalem Sultan, Gusti Bendara Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo atau yang akrab disapa Gusti Prabu menegaskan bahwa pihaknya masih dalam perjuangan yang sama.
“Kami semua sayang dengan Sultan. Seandainya Sultan kembali ke paugeran, saya jamin seluruh saudara akan hormat dan baik kembali. Kami ini bicara dan berjuang untuk kebenaran saja kok,” ucap Gusti Prabu saat dihubungi kabarkota.com, 24 Agustus 2016.
Mengingat, lanjutnya, paugeran sama dengan adat istiadat tradsi budaya yang sudah tercipta sejak ratusan tahun lalu.
“Apalagi membuang Gelar Sultan ‘khalifatullah yang artinya setiap umat Islam laki laki itu wajib melaksanakan Syiar Islam — Dengan melepas Khalifah itu merupakan Penghinaan terhadap Islam,” imbuhnya. (Rep-03/Ed-03)
