Silang Pendapat Persoalan Jilbab Siswi SMA di Bantul

Ilustrasi (dok. pixabay)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Persoalan jilbab di salah satu SMA Negeri di Bantul hingga kini masih menjadi polemik. Banyak pihak yang menyayangkan, tetapi ada juga yang menganggap persoalannya terkesan dibesar-besarkan.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana berpendapat bahwa sudah sewajarnya seorang guru sebagai pendidik menyarankan sesuatu yang dianggap baik kepada anak-anak didiknya.

“Peristiwa guru menyarankan berjilbab bagi siswi muslim menurut saya wajar, kalau pada siswa non muslim itu yang tidak boleh,” kata Huda dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (2/8/2022).

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar persoalan tersebut tidak dibesar-besarkan. Terlebih, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) telah memberikan alternatif solusi, jika siswa merasa tidak lagi nyaman bersekolah di sana, maka bisa difasilitasi untuk pindah sekolah.

“Seseorang mungkin saja salah dalam komunikasi, tetapi sebaiknya proporsional saja, jangan dibesarkan sehingga ada pihak yang terpojok dengan isu ini, apalagi dikaitkan dengan intoleransi,” pintanya.

Huda juga mengimbau agar publik menghormati guru dan institusi pendidikan, selama mereka tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. JIka memang ada pelanggaran, maka dinas terkait perlu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Sekaligus, perlu adanya klarifikasi dari pihak-pihak terkait agar isu tidak berkembang ke arah yang merugikan.

“Kenyataannya, DIY itu wilayah yang dangat toleran dan menjadi miniatur Indinesia dalam hal toleransi,” ucapnya.

Sementara sebelumnya, Jaringan Masyarakat Sipil sempat mengecam peristiwa yang diduga ada unsur pemaksaan dalam kasus pemakaian jilbab di sekolah Negeri tersebut.

“Kami Mendorong sekolah ramah anak yang menghargai prinsip keberagaman dan inklusivitas,” tulis Jaringan Masyarakat Sipil dalam siaran persnya, pada 1 Agustus 2022.

Mereka juga mendesak agar Balai Pendidikan Menengah melakukan fungsi kontrol dan pengawasannya terhadap para pegawai maupun guru di sekolah-sekolah negeri. (Ed-02)

Pos terkait