SLEMAN (kabarkota.com) – Ratusan perempuan yang tergabung dalam Suara Ibu Indonesia Yogyakarta menggelar aksi Jalan Sore Pukul Panci dari Tugu Yogyakarta menuju Bundaran UGM, pada Selasa (8/9/2026).
Kalis Maradiasih selaku perwakilan dari Suara Ibu Indonesia Yogyakarta mengatakan, aksi kali ini merupakan peringatan satu tahun dapur-dapur “Suara Ibu Indonesia” yang menyampaikan protes melalui suara panci sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang mengorbankan keselamatan warga, khususny program Makan Bergizi Nasional (MBG).
Menurutnya, program MBG yang semula diharapkan dapat membawa manfaat, justru menjadi penyebab terjadinya sejumlah kasus keracunan makanan pada penerima manfaat. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sedikitnya 43.838 warga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program tersebut. Data tersebut bersumber dari laporan medis yang diverifikasi langsung, melalui catatan puskesmas, rumah sakit umum daerah, dan rilis resmi dinas kesehatan di setiap wilayah terdampak.
“Korban tersebar di 36 provinsi, yang meliputi pelajar, guru, hingga ibu dan anak balita peserta posyandu penerima manfaat MBG, dengan rincian 28.103 korban pada 2025 dan 15.735 korban pada Januari hingga awal September 2026,” papar Kalis dalam siaran persnya, pada Selasa (8/9/2026).
Oleh karena itu, dalam Suara Ibu Indonesia Yogyakarta mendesak penghentian program MBG, dan pengalihan dananya untuk mitigasi dan penanganan bencana hingga tuntas. “Pendidikan dan kesehatan juga seharusnya menjadi sektor prioritas dalam alokasi anggaran negara,” pintanya.
Selain itu, pihaknya juga menuntut penghentian segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat sipil, yang menyuarakan kritik dan protes atas kebijakan pemerintah, termasuk atas kasus keracunan MBG.
“Kami juga menolak segala bentuk politik adu domba yang sengaja diciptakan untuk memecah solidaritas warga dan mengalihkan perhatian publik dari akar persoalan,” tegasnya.
Lebih lanjut Kalis berharap, suara dari dapur-dapur rakyat dapat terus memperkuat posisi tawar warga demi mendesak pertanggungjawaban negara atas korban keracunan MBG, serta melahirkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada keselamatan rakyat. (Ed-01)
