Wapres Boediono: Pemerintah Jangan Ambil Kebijakan Zig Zag

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Wakil Presiden RI, Boediono, menegaskan, kebijakan ekonomi pemerintah sebaiknya tidak mengambil kebijakan zigzag, namun harus tetap konsisten dari pengalaman menangani krisis ekonomi sebelumnya di tahun 1997 dan 2008. Tidak hanya itu, dukungan politik sangat diperlukan.
“Dibanding 20 tahun lalu, risiko untuk selamat dari krisis bisa datang sewaktu-waktu,” kata Boediono dalam ‘East Asia Policy Dialogue’ yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM bekerjasama dengan Econmic Research Institute foa Asean and East Asia (ERIA) di Sheraton Mustika Yogyakarta, Kamis (17/4).
Baca Juga:  UNRWA Butuh 100 Juta Dollar Amerika untuk Perbaikan Rumah di Gaza
Ketidakstabilan ekonomi global menurut Beodiono bisa mempengaruhi ekonomi Indonesia, karena sistem keuangan sudah terhubung secara global. Apalagi perputaran uang pada sistem keuangan global melebihi dari produk domestik bruto. 
“Dibutuhkan kemampuan negara untuk mengatasi krisis. Krisi itu ibarat letupan kecil, bisa memicu terjadinya bola salju yang menggelinding lebih cepat,” katanya.
Boediono menceritakan pengalaman pemerintah dalam mengatasi krisis di tahun 1997 dan 2008 bisa dijadikan rujukan untuk menghadapi risiko terjadi krisis di kemudian hari.
Baca Juga:  Partisipasi Pemilu Mesir Rendah, Golput Bakal Didenda
Lebih jauh Boediono menambahkan, kebijakan terpenting yang diambil pemerintah adalah tetap menaati peraturan yang sudah dibuat khususnya untuk bidang fiskal dan moneter. 
“Yang paling baik adalah ikuti kepatutan, jangan main-main dengan (kebijakan) fiskal,” ungkapnya.
Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB UGM), Wihana Kirana Jaya, mengatakan, persoalan ekonomi membutukan kebijakan publik yang cerdas. Pemanfaatan sumber daya alam tidak lagi harus berorientasi pada peningkatan kapasitas produksi nasional jangka panjang. 
Baca Juga:  Bertemu Parlemen Inggris, Presiden Jokowi Singgung soal One Direction dan Iron Maiden
"Kita haruus memastikan hasil sumberdaya alam itu untuk peningkatan kualitas SDM, penyediaan infrastruktur, perbaikan kerangka hukum dan regulasi serta peningkatan stok pengetahuan sebagai penentu kesejahteraan masyarakat," ungkap dia. Alokasi ini harus nampak dalam politik anggaran dengan dampak yang terukur dari tahun ke tahun,” ujarnya. (HUmas UGM/ jid)