PSHK UII Desak Pembatalan Pemecatan 51 Pegawai KPK

Ilustrasi (dok. kabarkota.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Pusata Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) Yogyakarta mendesak agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membatalkan pemberhentian terhadap 51 pegawai yang dinyatakan tak memenuhi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Direktur PSHK FH UII, Allan F.G. Wardhana menganggap, pemecatan terhadap 51 pegawai KPK itu tidak berdasar dan merugikan hak mereka. Terlebih, pasca revisi UU KPK lembaga antirasuah tersebut berada pada rumpun pemerintahan eksekutif, dan secara otomatis bertanggung jawab pada Presiden. Sementara Presiden juga telah meminta agar proses pengalihan staus pegawai KPK tidak merugikan hak-hak pegawai KPK.

“Jika ada kekurangan terhadap hasil TWK, maka seharusnya bisa diperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, bukan dengan pemberhentian,” tegas Allan dalam pernyataan sikap yang diterima kabarkota.com, Minggu (30/5/2021).

Menurutnya, salah satu syarat pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara itu berdasarkan Pasal 5 Peraturan KPK (PKPK) No. 1 Tahun 2021, yakni setia dan taat pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Pemerintah yang sah. Guna memenuhi persyaratan tersebut, maka setiap pegawai KPK yang akan beralih status harus mengikuti TWK yang diselenggarakan oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Sedangkan jika dikaitkan dengan Pasal 23 PKPK No. 1 Tahun 2021, maka pegawai KPK dapat diberhentikan sebagai ASN, salah satunya jik tidak lagi memenuhi syarat sebagai ASN, sebagaimana tertuang pada Pasal 5 peraturan a quo.

Dalam konteks pemberhentian 51 pegawai KPK, Allan mempertanyakan indikator untuk menentukan kesetiaan, ketaatan para pegawai KPK pada Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Pemerintah yang sah. Mengingat, mereka telah banyak berkontribusi dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, pemecatan tersebut juga tanpa transparansi, terutama terkait dengan substansi yang diujikan dalam TWK. Apalagi hingga sekarang, hasil tes TWK mereka belum diumumkan.

“KPK dan BKN selaku penyelenggara TWK harus segera merilis substansi soal yang diujikan dalam tes serta hasil penilaian tes yang menjadi dasar pemberhentian terhadap 51 Pegawai KPK,” pintanya.

Pihaknya juga mendesak agar pimpinan KPK segera mencabut PKPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, karena telah merugikan hak mereka untuk diangkat sebagai ASN. (Ed-02)

Pos terkait