Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogya Desak Sultan Batalkan Larangan Demonstrasi di Malioboro

Jumpa pers ARDY di kantor LBH Yogyakarta, Selasa (19/1/2021). (dok. AJI Yogyakarta)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Sebanyak 38 organisasi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) mendesak Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mencabut larangan demonstrasi di kawasan Maliboro, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No. 1 Tahun 2021 yang ditandatangani pada 4 Januari lalu.

Anggota ARDY dari Indonesian Court Monitoring (ICM) Yogyakarta, Tri Wahyu KH berpendapat bahwa Pergub tentang Pengendalian Pelaksanaan Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka itu jelas berpotensi membungkam kritik masyarakat kepada pemerintahan.

“Laksana kado tahun baru, Gubernur menghadiahkan kepada warga berupa bingkisan yang membahayakan bagi keberlanjutan demokrasi. Beleid ini mengandung sejumlah persoalan krusial,” kata Wahyu dalam siaran pers yang diterima kabarkota.com, Selasa (19/1/2021).

Pertama, Wahyu mennganggap, Gubernur mendorong TNI kembali mengerjakan urusan sipil. Pasalnya, ada tiga area yang menjadi kewenangan TNI dalam Pergub tersebut, yakni wilayah kooridnasi sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum; wilayah pemantauan pelaksanaan, serta wilayah evaluasi kebijakan dan pelaksanaan kebijakan.

Pelibatan militer dalam lingkungan sipil ini sekaligus menggambarkan pembelotan terhadap mandat reformasi 1998. Padahal semestitnya TNI sebagai alat untuk mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara. Namun, di Yogyakarta, rezim militerisme justru hendak dihidupkan lagi.

Baca Juga:  PWI DIY Terluka Karena HPN Dipersoalkan, Ini Kata AJI dan IJTI

“Ini pelanggaran konstitusi,” tegas Wahyu.

Persoalan krusial kedua, lanjut Wahyu, gubernur terkesan menutup diri dari kontrol publik, dengan menggunakan kedok pariwisata. Hal itu terlihat dari penggunaan keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional Di Sektor Pariwisata sebagai rujukan kebijakannya. Dalam Pergub tersebut, Sultan mengukuhkan setidaknya lima tempat yang dilarang untuk unjuk rasa, yakni istana negara Gedung Agung, keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, keraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede dan Malioboro dengan radius 500 meter dari pagar atau titik terluar.

“Celakanya, jantung kekuasaan yang hakikatnya pemali kalau luput dari pengawasan rakyat, terletak di sejumlah lokasi tersebut. Gedung DPRD dan Kantor Pemda DIY yang dibangun dengan duit rakyat itu juga berada di kawasan Malioboro,” sesalnya.

Padahal, Negara menjamin kebebasan penyampaian pendapat di muka umum, sebagaimana diamanatkan pada pasal 28 D ayat 3, UUD 1945. Selain itu, unjuk rasa di instansi-instansi pemerintahan, sejatinya merupakan sarana inspeksi terhadap pemerintahan. Terlebih, dalam peringatan sewindu Undang-Undang Keistimewaan (UUK) DIY, gubernur pernah menyampaikan yang pada intinya dengan introspeksi kritis, maka mengharuskan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kelapangan dada terhadap kritisi konstruktif dari masyarakat.

Baca Juga:  Jelang Pilpres 2019, AJI Imbau Jurnalis tetap Independen & Profesional

“Pergub itu justru bertolak belakang dengan maklumat yang dilafalkannya,” sebut Wahyu.

Ketiga, pihaknya menambahkan, dengan adanya peraturan tersebut, maka gubernur juga sedang melakukan pengingkaran terhadap demokrasi dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), serta asas demokrasi yang diatur juga dalam pasal 4 huruf c UUK DIY. Keempat, Pergub Nomor 1/2021 juga semakin memperkuat variabel merosotnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di DIY.

demonstrasi di kawasan Malioboro Yogyakarta (dok. kabarkota,com)

Kelima, Pergub cenderung subjektif dan tidak bertumpu pada pengalaman empirik yang kuat. Sebab sejauh ini hampir tak pernah terjadi unjuk rasa yang berbuntut ricuh. Misalnya, aksi diam 16-an penuntasan kasus Udin setiap tanggal 16 di depan istana gedung agung, aksi peringatan hari Hak Asasi Manusia 10 Desember, aksi save KPK-save Indonesia, aksi cicak vs buaya (dukungan kepada KPK), aksi May Day tiap 1 Mei bersama buruh gendong dan pekerja rumahan, aksi Jaringan Perempuan Yogyakarta desak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di depan gedung DPRD DIY, serta beberapa aksi organisasi rakyat, seperti Paguyuban Becak Motor Yogyakarta (PBMY), topo pepe pedagang Pasar Kembang dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Gondomanan di area Keraton Yogyakarta.

Baca Juga:  Ini Terobosan Pemkab Sleman Promosikan Produk UKM hingga ke Mancanegara

Keenam, pergub mengabaikan situasi yang lebih mendesak diurus yaitu krisis kesehatan dan ekonomi akibatpandemi covid-19. Dalam kondisi genting, sepatutnya gubernur fokus pada upaya-upaya yang serius mengatasi wabah, misal transparansi data.

“Namun alih-alih tugas itu ditunaikan, gubernur malah mempersempit ruang demokrasi dengan menerbitkan pergub yang nir partisipasi publik,” Wahyu mengungkapkan.

Untuk itu, anggota ARDY dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, Yogi Zul Fadhli menegaskan, jika dalam tujuh hari setelah somasi tersebut dikirim, namun tak ada tanggapan, maka pihaknya akan melaporkan gubernur DIY ke Komisi Nasional (Komnas) HAM, Ombudsman RI, serta Menteri Dalam Negeri atas dugaan pelanggaran HAM, mal administrasi, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

DPRD DIY sebagai lembaga perwakilan rakyat, sebut Yogi, semertinya juga pro aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan kepada eksekutif melalui mekanisme yang tersedia, serta menekan gubernur agar menyudahi praktik sepihak, dan sewenang-wenang terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi. (Ed-01)