FKUB DIY: Pengosongan Kolom Agama Mengancam Perpecahan NKRI

  • Whatsapp

Ilustrasi (sumber: antaranews.com)

YOGYAKARTA (kabarkota.com) – Wacana Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo yang akan membolehkan pengosongan kolom agama pada KTP bagi penganut aliran kepercayaan, mengundang reaksi keras dari banyak pihak. Salah satunya, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) DIY.

Ketua FKUB DIY, Thoha Abdurrahman menganggap, wacana tersebut justru mengancam perpecahan bagi bangsa Indonesia. "NKRI akan hancur," sebut Thoha saat dihubungi kabarkota.com melalui sambungan telepon, Sabtu (15/11).

Bacaan Lainnya

Oleh karenanya, Thoha justru mempertanyakan motif apa di balik wacana Mendagri tersebut. "Saya pikir itu ada selundupan," anggap Thoha.

Pihaknya mencontohkan, pengosongan kolom agama itu akan menyulitkan identifikasi terhadap seseorang, ketika mengalami kecelakaan di jalan atau pun meninggal dunia. Sementara, Umat Islam mempunyai kewajiban untuk mengurusi jenazahnya.

Selain itu, persoalan lain yang juga dikhawatirkan akan timbul dari pengosongan kolom agama itu terkait dengan pernikahan, dan pembagian harta warisan. Mengingat, setiap agama memiliki aturan masing-masing dalam hal tersebut. Untuk itu Thoha meminta, agar kolom agama di KTP harus tetap diisi.

"Masyarakat harus ber-Tuhan dan memiliki agama, sesuai dengan yang diakui pemerintah dan berdasarkan pancasila," tambahnya.Pemerintah juga harus bisa bertindak tegas, dengan membuat peraturan tentang agama di Indonesia.

Sebelumnya, Mendagri di era pemerintahan Jokowi – JK, Tjahjo Kumolo akan membolehkan pengosongan kolom agama di KTP untuk para penganut aliran kepercayaan di luar enam agama resmi yang telah diakui pemerintah.

Namun, rencana tersebut mendapatkan respon pro dan kontra di masyarakat. Menyadari adanya polemik tersebut, Mendagri melalui akun facebooknya Tjahjo Kumolo meminta kepada masyarakat, khususnya para pengguna media sosial untuk menyampaikan kritik dan sarannya. (baca juga: Pusham UII: Memaksa Mengisi Kolom Agama di KTP merupakan Pelanggaran HAM)

"Mari sampaikan kritik maupun saran dengan baik dan santun demi kenyamanan kita bersama," tulis Tjahjo di laman facebooknya, Kamis (14/11).

SUTRIYATI/AHMAD MUSTAQIM